Pemerintah Tidak Peduli Angkutan Umum Massal

Kompas.com - 05/10/2011, 19:59 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (5/10/2011) mengatakan, rencana PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) untuk melakukan pengurangan jadwal operasi KRL Jabodetabek karena alasan perbaikan gardu listrik, menunjukkan ketidakpedulian pemerintah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum massal bagi masyarakat.

Sigit menyatakan pembatalan 20 jadwal keberangkatan kereta api karena alasan perbaikan ini benar-benar memberatkan masyarakat pengguna KRL Jabotabek. Selain biaya transportasi yang meningkat tajam, waktu tempuh perjalanan pun akan meningkat signifikan. Sehingga, kerugian kolektif yang dialami masyarakat pengguna KRL Jabodetabek ini akan sangat besar, karena waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan dan penambahan gardu listrik ini memakan waktu hingga 40 hari kalender.

"Saya dapat memahami bagaimana sulitnya masyarakat dari Bogor karena 95 persen jadwal keberangkatan yang dihilangkan ini justru saat jam masuk dan pulang kerja. Kondisi ini diperburuk dengan perubahan 9 rute KRL Jabodetabek yang menjadi lebih pendek, hanya setengahnya dari rute awal," ujarnya.

Lebih jauh Sigit menyampaikan seharusnya PT KCJ dapat menjadwalkan waktu perbaikan gardu listrik ini pada waktu-waktu ketika KRL Jabotabek tidak beroperasi. Sehingga upaya PT KCJ untuk meminimalkan kerugian masyarakat ini justru akan meningkatkan minat masyarakat menggunakan KRL dalam melakukan perjalanan.

"Jika jadwal diubah ketika KRL tidak beroperasi, maka rencana menambah 100 unit gerbong pun akan memberikan hasil maksimal pada PT KCJ selaku pengelola pengoperasian KRL Jabotabek," tutup anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I ini. 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

    Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

    Megapolitan
    Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

    Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

    Megapolitan
    18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

    18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

    Megapolitan
    Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

    Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

    Megapolitan
    Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

    Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

    Megapolitan
    [UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

    [UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

    Megapolitan
    Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

    Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

    Megapolitan
    Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

    Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

    Megapolitan
    Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

    Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

    Megapolitan
    Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

    Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

    Megapolitan
    Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

    Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

    Megapolitan
    Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

    Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

    Megapolitan
    1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

    1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

    Megapolitan
    Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

    Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

    Megapolitan
    Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

    Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X