YLKI Siap Awasi Ganti Rugi Pulsa Pengguna

Kompas.com - 18/10/2011, 15:04 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengeluarkan instruksi kepada operator telekomunikasi untuk mengganti kerugian pulsa pengguna. Atas dasar itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berjanji akan turut mengawasi proses tersebut.

"Kami akan ikut mengawasi ganti rugi pulsa pelanggan oleh pihak operator, baik mekanisme maupun prosesnya sesuai dengan instruksi BRTI," kata Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian YLKI kepada wartawan di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2011).

BRTI telah mengeluarkan Surat Edaran yang memerintahkan operator telekomunikasi untuk mengganti kerugian pulsa yang dialami pengguna. Poin tiga surat edaran bernomor 177/8 RTI/K/ 2011 itu meminta operator menyediakan data rekapitulasi pulsa pelanggan yang terpotong akibat layanan pesan premium. Sementara poin keempatnya mencantumkan keharusan operator seluler untuk mengembalikan pulsa pengguna yang menjadi korban SMS yang mampu menyedot pulsa itu.

Pada poin kelima, BRTI mewajibkan operator melaporkan secara tertulis dan berkala. Laporan tersebut sudah harus diterima pihak BRTI mulai Rabu, 19 Oktober 2011, besok. Selanjutnya, laporan operator akan diterima BRTI setiap hari Rabu hingga tanggal 31 Desember 2011 .

"Poin ketiga dan keempat yang akan menjadi fokus perhatian kami," kata Tulus. Pasalnya, BRTI belum menjelaskan mekanisme dan proses pengembalian pulsa secara jelas.

YLKI bersama Indonesia Telecommunications Users Group (IDTUG) dan YLBHI akan membentuk tim pengawas independen guna menilik keseriusan BRTI dan operator telekomunikasi menindaklanjuti surat edaran tesebut.

"Bagaimana mengukur potensi kerugian akibat berkurangnya pulsa,bagaimana pengawasan terhadap pengembalian pulsa, bagaimana mekanisme pengembalian? Bagaimana kalau kartu perdananya telah mati (burned) atau orangnya telah meninggal?" urai Tulus merinci poin-poin yang akan diawasi pihaknya.

Surat Edaran yang ditandatangani Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi sekaligus Ketua BRTI Syukri Batubara itu berisi beberapa soal pokok terkait aduan hilangnya pulsa pengguna akibat diaktifkannya layanan pesan premium yang disodorkan melalui SMS. Selain menganti kerugian pelanggan, operator juga diminta untuk menghentikan pengiriman pesan premium dan melakukan deaktivasi atau unregistrasi layanan tesebut.

Sepuluh operator yang dituju surat edaran tersebut adalah, PT Bakrie Telecom, PT Hutchison CP Telecommunication, PT Indosat, PT Mobile-8 Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Sampurna Telecommunication Indonesia, PT Telkom, PT Telkomsel, dan PT XL Axiata.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

    Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

    Megapolitan
    Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

    Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

    Megapolitan
    [UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

    [UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

    Megapolitan
    1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

    1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

    Megapolitan
    Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

    Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

    Megapolitan
    UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

    UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

    Megapolitan
    Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

    Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

    Megapolitan
    Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

    Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

    Megapolitan
    Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

    Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

    Megapolitan
    Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

    Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

    Megapolitan
    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Megapolitan
    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Megapolitan
    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Megapolitan
    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Megapolitan
    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X