Tolonglah, Kampung Kami Masih Terendam

Sugiyono bersama sekitar 10 warga Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, mendatangi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Senayan, Senin (14/11). Mereka mengadukan nasib kampung tempat tinggalnya yang terus terendam banjir sejak Maret 2011 hingga kini.

”Ada perubahan besar di kampung kami sejak Maret, yaitu ketika pihak Marinir membangun gorong-gorong di badan kali sepanjang 1,2 kilometer dan menutupi bagian atasnya dengan tanah. Memang, sekarang bagian atasnya sudah dibongkar, tetapi gorong-gorong di dalam sungai masih ada. Itu mengganjal aliran air Kali Krukut,” kata Sugiyono.

Sebelum Maret, lebar Kali Krukut yang melintasi Kampung Pulo 6-12 meter, sekarang lebarnya rata-rata 1-4 meter.

”Kami hanya ingin dikembalikan dulu kali di kampung kami seperti sebelum Maret. Kalau setelah itu ada program penataan bantaran dan warga harus ada yang direlokasi, akan kami terima,” kata Sugiyono.

Dalam rombongan warga, ikut Sardi (60) yang menetap di Kampung Pulo sejak tahun 1983.

”Saya membeli tanah seluas 60 meter persegi seharga Rp 50.000 per meter perseginya. Tidak ada sertifikat, hanya kuitansi jual beli saja,” kata Sardi.

Menurut Sardi, yang juga diamini Sugiyono sebagai Ketua RT 11 RW 3 Kampung Pulo, tanah yang ditempati warga memang berstatus milik perorangan dan mereka dulu diizinkan tinggal dengan status menempati tanah garapan.

”Bukan di Kampung Pulo saja, tetapi sampai sebelum jalan Bango Raya itu juga tanah garapan,” kata Sugiyono.

”Dulu, paling lama banjir hanya berlangsung dua malam. Itu pun hanya terjadi bila ada air kiriman dari Bogor. Kalau hanya karena hujan di Jakarta, tidak akan banjir di sini. Air banjir pun dulu tak membawa lumpur dan sampah, tak seperti tahun ini,” kata Tigor Tambunan yang mengaku telah 21 tahun tinggal di Kampung Pulo.

Semua warga di Kampung Pulo membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka penduduk resmi Jakarta karena beralamat jelas, termasuk RT dan RW-nya, memiliki kartu keluarga dan KTP. Kini mereka ingin pemerintah menelurkan solusi mengatasi banjir di rumah mereka.

”Pak Nurdin dan Pak Adang dari FPDI-P menyarankan kami mengadu ke Komisi I. Mereka yang akan membantu mempertemukan. Semoga upaya ini berbuah perhatian pemerintah kepada kami,” kata Sugiyono.

Hari Senin kemarin, selain ke DPR, warga Kampung Pulo juga mengadu ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Aksi protes

Sebelumnya, hari Minggu (13/11), warga mencoba menarik perhatian masyarakat lain dan juga pemerintah setempat dengan mengadakan kerja bakti mengambil sampah dan lumpur di tengah banjir. Sebuah aksi sia-sia karena, meskipun relatif cerah pada hari itu, air dan lumpur tetap menggenangi Kampung Pulo, khususnya di RT 11.

Warga menggunakan alat seadanya, seperti garu besi, tongkat pel, dan batang bambu. serta tangan telanjang untuk mengambil sampah dan lumpur dari air banjir berwarna coklat. Genangan hari Minggu itu mencapai lutut orang dewasa, atau antara 50 cm dan 70 cm.

Sampah dan lumpur yang terambil dari air dikumpulkan di kantong dan bak bekas yang dapat diseret-seret di tengah banjir. Setelah terkumpul, ironinya, warga terpaksa menghanyutkannya kembali ke Kali Krukut. Namun, ada juga yang sebagian dibuang di lapangan yang tak tergenang banjir.

Ia mengatakan, aksi itu sebagai pernyataan bahwa warga Kampung Pulo masih ada di tempat tersebut. Warga berharap pemerintah dan masyarakat tetap tahu bahwa banjir masih belum surut.

Sejauh ini, tujuh dari delapan rumah di RT 11 yang berada persis di sisi Kali Krukut dibongkar. Sebagai ganti rugi, bangunan rumah yang dibongkar dihargai Rp 1 juta per meter persegi. Selain itu, warga juga diberi uang kontrak rumah Rp 1,5 juta untuk tiga bulan.

Di atas lahan rumah yang dibongkar itu, pihak Marinir membangun tanggul untuk mencegah air sungai masuk ke rumah warga Kampung Pulo. Namun, hal ini belum efektif karena bukan dari titik itu air Kali Krukut masuk ke kampung.

(NEL/LKS)