Angkot Belum Tertib

Jakarta, Kompas - Peraturan baru yang mengharuskan sopir angkutan umum menggunakan seragam dan memajang kartu identitas pengemudi di samping kemudi tampaknya tidak serta-merta meningkatkan mutu layanan angkutan umum. Para sopir tembak masih bisa mengakali aturan itu.

Hal itu terungkap dalam pembicaraan sejumlah sopir di Terminal Ragunan dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

”Pokoknya di angkot ini ada seragam sama kartu pengemudi. Siapa yang nyopir bisa pakai seragam itu. Foto di kartu bisa diganti, kok,” kata Us (bukan nama sebenarnya), seorang pengemudi angkot jurusan Blok M-Ragunan, Jumat (23/12).

Kartu identitas sopir di beberapa armada angkutan umum di Lebak Bulus memang terlihat rata-rata dilapisi plastik. Akan tetapi, antara foto sopir dan tanda tangannya atau cap perusahaan terpisah. Dengan kondisi itu, dimungkinkan mengganti foto diri sesuai dengan siapa yang bertugas.

Seragam sopir juga mudah dipakai oleh siapa saja yang berada di balik kemudi karena rata-rata ditinggalkan begitu saja di tempat duduk pengemudi atau dilipat dan diletakkan di dashboard dekat kemudi mobil.

Kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibantu suku dinas perhubungan di lima wilayah di Jakarta kembali menggelar razia untuk mengontrol aturan itu.

Namun, razia pada Jumat pagi kemarin itu ternyata sudah diketahui para sopir. ”Karena tahu tadi pagi ada razia, ya, saya sudah rapi pakai seragam tadi,” ujar seorang sopir di Ragunan.

Razia terus-menerus

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan dan Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menilai aturan seragam ataupun kartu identitas pengemudi sebagai sebuah langkah maju yang seharusnya diterapkan sejak dulu.

”Sebaiknya razia dilakukan terus-menerus. Setiap hari di tempat berbeda, jam berbeda, jangan cuma di terminal,” kata Tigor.

Jika pengemudi terus diteror dengan razia yang sulit ditebak kapan dan di mana, mereka otomatis akan ketakutan terkena sanksi.

Jumlah petugas dinas perhubungan atau polisi, menurut Darmaningtyas, mencukupi untuk menggelar razia. Saat ini, baik polisi maupun petugas dinas perhubungan juga sudah sering terlihat berjaga di lokasi tertentu untuk pengaturan lalu lintas. ”Mengapa tidak sekalian tertibkan angkutan umum,” ujar Darmaningtyas.

Penumpang angkutan kota pun sepakat agar penataan angkutan umum nonbusway dilakukan dengan serius.

”Gara-gara ada pemerkosaan, terus galak begini. Nanti, kalau sudah lama, biasa lagi, ya, amburadul lagi. Kalau bisa, jangan setengah-setengah,” kata Wijaya (34), pengguna mikrolet.

Bekasi ikuti Jakarta

Kalangan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kota Bekasi juga mendorong penggunaan seragam dan kartu pengenal pengemudi untuk sopir angkutan kota yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi.

Organda Kota Bekasi juga sudah mengedarkan surat imbauan mengenai kewajiban penggunaan seragam dan kartu pengenal kepada awak angkot melalui kelompok kerja sub-unit masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan kota agar sektor angkutan publik ini dapat bertahan.

”Kondisi angkot sedang terpuruk,” kata Ketua DPC Organda Kota Bekasi Indra Hermawan.

Menurut Indra, kalangan pemilik angkot dan sopir angkot juga mengeluhkan semakin sepinya penumpang. Hal ini disebabkan berkurangnya rasa aman warga ketika mereka menumpang angkot.

Dari pendataan Organda Kota Bekasi, jumlah angkutan kota yang beroperasi atau melintas di Kota Bekasi sekitar 8.000 unit. (NEL/COK)