Foke Tolak Panggilan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membicarakan penanganan warga korban banjir Kampung Pulo, Pondok Labu. Gubernur kembali hanya diwakili sejumlah pejabat teknis.

"Ini kali keempat Gubernur berhalangan," kata Syafrudin Ngulma Simeuleu, Komisioner Komnas HAM, saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2011).

Gubernur beserta jajarannya diundang Komnas HAM untuk membicarakan masalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) terkait penanganan warga Kampung Pulo yang telah terendam luberan air Kali Krukut selama sembilan bulan. Sayangnya, Fauzi Bowo kembali berhalangan dan hanya mengutus pejabat teknis Pemprov DKI Jakarta.

"Soal teknis sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya (Jumat, 2 Desember 2011). Sekarang yang akan dibahas soal policy (kebijakan), jadi harus Gubernur sendiri yang hadir di sini," kata Syafrudin.

Pada tanggal 2 Desember, Komnas HAM telah mengundang para pihak terkait banjir Pondok Labu, yaitu Pemprov DKI Jakarta, warga, dan Marinir. Pada saat itu, Gubernur berhalangan hadir dengan alasan pembahasan masih seputar hal teknis. Pada saat itu, Fauzi Bowo atau Foke diwakili pejabat teknis yang kembali diutusnya pada hari ini. Mereka adalah A Haryadi, Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup; Novizal, Wakil Kepala Dinas PU; dan Tarjuki, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air PU DKI Jakarta.

Selain mereka, pertemuan yang direncanakan berlangsung pada pukul 10.00 hari ini juga menghadirkan Ery Basworo, Kadis PU DKI Jakarta, dan sejumlah pimpinan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, seperti Imam Santoso, Bastari, dan Putu Wirawan. Turut hadir dalam pertemuan ini, perwakilan warga Pondok Labu dan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah.