Hiswana Migas Minta Penundaan Pembatasan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Eri Purnomo Hadi mengungkapkan, kalangan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum tidak siap membangun infrastruktur bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengantisipasi penerapan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

Untuk itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) meminta penundaan pembatasan BBM bersubsidi. ”Lebih baik jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Ini akan lebih mudah dilakukan dibandingkan jika menerapkan pembatasan BBM bersubsidi,” kata Eri, Rabu (18/1/2012), di Jakarta.

Pembatasan BBM bersubsidi juga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha SPBU nasional. Karena itu, kebijakan itu akan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha asing untuk menjalankan bisnis SPBU di Indonesia.

Sejauh ini sebagian pelaku usaha tidak siap membangun infrastruktur BBM nonsubsidi karena keterbatasan dana. Pembangunan satu tangki dan dispenser pertamax mencapai Rp 450 juta. Sementara sejauh ini para pelaku usaha belum mendapat fasilitas pinjaman lunak dari pemerintah.

Kendala lain adalah ketidaksiapan sumber daya manusia atau petugas SPBU untuk menjalankan pembatasan BBM bersubsidi. Sebagai petugas yang melayani langsung pembelian BBM bersubsidi, mereka belum dilatih untuk memilah mana kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi dan yang tidak berhak mendapatkannya.

”Kalau tidak ada pengawasan yang ketat dan penempatan personel keamanan di SPBU-SPBU, kami khawatir akan terjadi kericuhan. Sekarang siapa yang menjamin bahwa pembatasan BBM bersubsidi itu akan berlangsung lancar dan aman,” tutur Eri.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menyebutkan, dari 3.062 SPBU di wilayah Jawa dan Bali, baru 2.080 SPBU yang sudah menjual pertamax.