Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin dan PT DGI Bahas Proyek Gedung Demokrat

Kompas.com - 18/01/2012, 22:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, mengaku telah memberikan fee senilai Rp 4,6 miliar kepada Muhammad Nazaruddin terkait proyek wisma atlet SEA Games sekitar Februari 2011. Selang beberapa bulan setelah pemberian fee tersebut, Idris bersama Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi, membahas rencana pembangunan kantor DPP Partai Demokrat dengan Nazaruddin.

Pembahasan itu berlangsung dalam suatu pertemuan di lantai 6 kantor Grup Permai di Tower Permai, Mampang, Jakarta Selatan, sekitar Juli 2010. Saat itu Nazaruddin telah menjadi anggota DPR. Hadir pula dalam pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin.

"Pertemuannya enggak lama, lima menit," kata Idris saat bersaksi bagi Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurut Idris, pembahasan yang terjadi dalam pertemuan tersebut berkisar rencana Partai Demokrat membangun kantor DPP, juga seputar proyek-proyek lainnya.

"Waktu itu denger-denger yang menangani Pak Nazar. Yang tangani pembangunan itu," katanya. Namun, setelah pertemuan itu, tutur Idris, tidak ada lagi pertemuan lanjutan antara dirinya dan Nazaruddin yang membahas pembangunan kantor Demokrat tersebut.

Terkait fee proyek wisma atlet ini, Idris mengaku telah merealisasikan pemberian fee senilai Rp 4,3 miliar dalam bentuk cek yang diberikannya ke Nazaruddin melalui Yulianis dan Oktarina Furi, bagian keuangan Grup Permai. Fee tersebut merupakan 13 persen dari uang muka wisma atlet senilai Rp 20 miliar. Di samping cek, Idris juga memberikan uang tambahan Rp 300 juta. Dalam kasus ini, Idris divonis dua tahun penjara karena terbukti memberikan fee terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Seusai persidangan, Nazaruddin mengatakan bahwa anggaran pembangunan kantor DPP Partai Demokrat mencapai Rp 60 miliar. Soal detailnya, kata Nazar, Anas Urbaningrum yang paling mengetahui. "Yang lebih tahu Ketum (Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum)," ucap Nazaruddin.

Semula, kantor DPP Partai Demokrat itu akan dibangun di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. "Karena memang tanahnya sudah punya Demokrat," kata Nazaruddin. Namun, rencana itu batal. "Memang waktu itu diputuskan enggak jadi, itu makanya dipindah yang ke Semarang itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Nasional
    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    Nasional
    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    Nasional
    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Nasional
    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Nasional
    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    Nasional
    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Nasional
    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Nasional
    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Nasional
    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    Nasional
    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Nasional
    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com