Presiden Himpun Kritik dan Saran untuk Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (25/1/2012), menggelar dialog dengan para penggiat antikorupsi di Istana Negara, Jakarta. Pada pertemuan itu, Presiden hendak menghimpun kritik dan saran terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Turut hadir dalam dialog itu, antara lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat hadir, antara lain, Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparancy Internasional Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Presiden mengatakan, dirinya turut menyimak berbagai catatan akhir tahun terkait pemberantasan hukum di Indonesia. Diakui, dirinya masih menyadari adanya kritikan dan bahkan kemarahan rakyat terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Diakui pula, pemerintah masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki.

"Saya menerima dan bisa memahami kemarahan, ketidaksukaan rakyat. Harapan saya, yang lain juga bisa menerima untuk menjadi tangguh," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan periode kedua Presiden Yudhoyono, kepercayaan publik semakin redup. Jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan tiap triwulan memperlihatkan, kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta hukum terus merosot.

Di antara keempat bidang tersebut, kinerja penegakan hukum dinilai publik sebagai yang paling mengecewakan. Dibandingkan dengan tahun pertama pemerintahan Yudhoyono periode kedua, publik menilai saat ini upaya perbaikan di bidang hukum tak kunjung menunjukkan hasil memuaskan. Kepuasan publik merosot hingga 24,5 persen dari sebelumnya ada di titik 42,8 persen.

Jika ditelisik lebih jauh, masalah korupsi masih menjadi ganjalan utama. Berbelit-belitnya penanganan korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan petinggi partai memicu keraguan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan tanpa tebang pilih dan integritas pemerintahan.

Hasil survei menunjukkan 87,4 persen responden tak puas terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono dalam membersihkan aparatur negara dari praktik korupsi. Hal ini berarti tinggal 12 persen responden yang masih memercayai pemerintahan Yudhoyono mampu mewujudkan janji-janji di saat kampanye Pemilu 2009.

Proporsi ini menjadi yang terendah selama periode kedua pemerintahan. Kondisi ini ditengarai dipicu oleh pengungkapan kasus suap wisma atlet yang diduga melibatkan bendahara Partai Demokrat dan sejumlah petinggi serta anggota partainya. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menjadi senjata yang menggerogoti fondasi dukungan publik kepada pemerintahannya.

Merosotnya kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah turut berimbas pada opini publik terhadap citra pemerintahan Yudhoyono. Dibandingkan dengan masa awal hingga 18 bulan pemerintahan, rezim ini kini harus kerja ekstra keras untuk mengembalikan citra positifnya.

Hingga usia 18 bulan, separuh responden masih meyakini jajaran pemerintahan pantas mendapatkan citra positif. Namun, memasuki tahun kedua, gambaran tentang pemerintahan yang kredibel berbalik menjadi rezim yang sarat penyalahgunaan wewenang.

Hasil survei memperlihatkan, hanya 3 dari 10 responden yang mengakui kredibilitas pemerintahan. Salah satu pemicu kemerosotan ini adalah kegagalan pemerintah menyelesaikan perkara korupsi. Kasus Bank Century dan proses pengungkapannya yang tak tuntas diduga menjadi sebab awal menurunnya kepercayaan publik.

Munculnya buku Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century makin mencuatkan keraguan publik terhadap kesungguhan pemerintahan Yudhoyono menyelesaikan kasus ini.