Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jangan Tinggalkan Solo

Kompas.com - 11/02/2012, 16:47 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi kian ramai disebut menjelang Pilkada DKI Jakarta. Ketika sebagian orang berharap Wali Kota Solo itu menjadi kepala daerah di Jakarta, sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin A Tamagola, justru berpendapat lain. Menurut dia, Jokowi lebih pantas menjabat di Solo karena telah dekat dengan masyarakat di sana. Oleh karena itu, menurut Tamrin, Jokowi jangan meninggalkan kedekatannya denga masyarakat Solo.

"Saya tidak setuju orang yang sukses di tingkat lokal naik ke tingkat yang lebih tinggi, apakah sebagai gubernur atau tingkat presiden. Karena yang harus dilayani dan dibela habis itu rakyat akar rumput di daerah. Wali kota itu orang yang paling dekat dengan rakyat," ujar Tamrin, di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Menurut dia, jabatan wali kota adalah jabatan strategis, di mana tak semua wali kota mampu merakyat. Namun, Jokowi telah menunjukkan prestasi itu. Ia menjadi kebanggaan warga Solo dan teladan di mata tokoh lainnya.

"Jabatan paling strategis sekarang yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah wali kota. Jadi Jokowi tetap di Solo saja. Saya menulis di twitternya, 'bapak itu paling bagus di Solo. Jangan ke mana-mana. Makin dekat dengan rakyat lebih bagus'," jelasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya telah melihat berbagai survei mengenai popularitas Jokowi untuk masuk dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, kata dia, PDI-P tak mau terburu-buru memutuskan. Diperlukan perhitungan dan strategi jika Jokowi akan mencalonkan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta.

"Akan sangat sayang kalau Pak Jokowi hanya sekadar calon saja. Kita mencalonkan seseorang jadi gubernur, kan harus menang. Kalau sekadar mencalonkan dan dia kalah, kan lebih baik dia ditempatkan di tempat lain yang kemungkinan bisa menang," jelas Tjahjo.

Menurut dia, PDI-P mengukur kemungkinan seberapa jauh Jokowi dapat memperoleh kemenangan di Pilkada DKI. Meski nama Jokowi termasuk dari deretan tokoh yang dipandang sebagai pemimpin yang dibanggakan kalangan masyarakat, saat ini, kata dia, PDI-P juga tengah membahas kemungkinan kerja sama dengan partai lain. Namun, ia tak menyebut nama partai itu.

Ia berharap dengan adanya koalisi partai, estimasi calon PDI-P untuk menang di Pilkada DKI semakin besar. "Kita tunggu, itu kan bagian dari strategi partai. Kalau Jokowi bisa kita calonkan, harus kita hitung dulu. Kasihan dong kalau sekadar mencalonkan. Jadi partai bukan masalah siap dan tidak siap, tapi tunggu saja keputusannya," pungkas Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Nasional
    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Nasional
    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Nasional
    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Nasional
    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    Nasional
    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Nasional
    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Nasional
    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Nasional
    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Nasional
    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com