Program Sehari Tanpa Nasi Sebaiknya Imbauan

DEPOK, KOMPAS.com - Program sehari tanpa nasi yang akan diberlakukan Pemerintah Kota Depok hanya bisa dilakukan melalui imbauan yang tidak memaksa. Seiring dengan itu, diperlukan sosialisasi kepada semua warga sebelum diperluas setelah sebelumnya diberlakukan di kalangan pemerintahan.

”Untuk saat ini lebih baik diimbau dahulu saja, jangan dimasukkan dalam payung hukum. Pemerintah juga perlu melihat bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan program ini,” tutur pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ikhsan Darmawan, Kamis (16/2/2012), di Depok, Jawa Barat.

Menurut dia, perlu waktu untuk mengubah kebiasaan warga yang sudah tergantung pada nasi. Karena itu, kebijakan ini akan bermasalah jika langsung dibuatkan payung hukum.

”Apalagi tidak ada pasal yang secara khusus membicarakan hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Pendapat serupa disampaikan Jeanne Noveline Tedja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Fraksi Demokrat. Dia menilai semangat program sehari tanpa nasi sudah bagus. Sebab, kondisi riil saat ini, Depok memang bukan penghasil beras. Namun, dia menilai program ini tidak dapat dibakukan dalam sebuah payung hukum.

Menurut Jeanne, mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan tertentu tidak dapat dipaksa melalui payung hukum. Mengubah kebiasaan tersebut hanya dapat dilakukan melalui imbauan pemerintah.

”Mengonsumsi nasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat bertahun-tahun. Sulit diubah dalam waktu dekat, apalagi menjadi makanan pokok,” kata Jeanne.

Program ini juga bisa berjalan jika pemerintah menjelaskan alasan dan keuntungan program tersebut serta mengenalkan produk makanan nonberas.

Pemerintah Kota Depok telah menerapkan program ini untuk pertama kalinya pada Selasa lalu. Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan surat edaran tanggal 10 Februari yang berisi larangan bagi pedagang makanan di lingkungan kantor pemerintahan untuk menjual nasi setiap Selasa.

Rencananya program sehari tanpa nasi ini juga akan diperluas tidak saja di lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga kepada semua warga Depok.

Pedagang nasi keberatan

Setelah diterapkan pertama kali di lingkungan kantor pemerintahan, beragam tanggapan dari masyarakat muncul. Ita (37) pedagang nasi di Jalan Akses UI, Depok, heran dan baru tahu ada program tersebut. Menurut dia, aneh jika pemerintah memaksa warganya tidak memakan nasi walau dalam sehari.

Ita sendiri hidup dari berjualan nasi untuk menopang kebutuhan suami dan dua anaknya. Walaupun hanya sehari tanpa makan nasi, lanjutnya, kebijakan itu bakal memengaruhi pendapatannya.

”Jika tidak boleh jual nasi, saya jual apa?” ujarnya.

Dia juga mengaku belum banyak mengenal bahan makanan selain nasi yang cocok dengan lidah dan selera warga.

Pendapat berbeda disampaikan Dini (35), warga Kecamatan Pancoran Mas, yang juga mantan pengusaha boga. Dia mendukung program sehari tanpa nasi karena ketergantungan terhadap nasi bakal memunculkan dampak negatif bagi kesehatan warga.

”Diversifikasi pangan memang perlu dilakukan sejak sekarang. Kapan lagi mau dilakukan,” kata Dini.

Dia menyarankan agar program ini dimulai dari sektor pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini yang dimaksud adalah dari level taman kanak-kanak sampai sekolah dasar. Pemerintah juga perlu menjelaskan program ini dengan baik, tidak perlu membuat larangan. Jika ada kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah, program apa pun bisa dilaksanakan. (NDY)