Usul Pemberian "Voucher" BBM Ditolak

BENGKULU, KOMPAS.com — Usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan voucher bahan bakar minyak kepada pengusaha angkutan umum sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ditolak pemerintah pusat.

Pemerintah pusat cenderung mengambil kebijakan lain, seperti memperingan pajak atau harga suku cadang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Bengkulu Ali Berti, Minggu (11/3/2012).

Ali mengatakan, yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM adalah pengusaha angkutan umum. Karena itulah, Pemprov Bengkulu mengusulkan kepada pemerintah pusat soal pemberian voucher BBM bagi pengusaha angkutan umum di Bengkulu. "Misalnya, dalam seminggu setiap satu angkutan diberi voucher 10 liter premium," ujarnya.

Saat ini, menurut Ali, belum ada pola yang pas yang akan diterapkan untuk meringankan beban pengusaha angkutan umum yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah hingga kini masih merumuskan akan seperti apa.

Menurut pengemudi angkutan 003 jurusan Terminal Sungai Itam-Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, Lisman Nasution, pemberian voucher BBM dari pemerintah bukan ide yang pas. Tingkat ketepatan sasaran pemberian voucher diragukan. "Jangan-jangan nanti voucher dinikmati bukan oleh pengusaha angkutan umum," katanya.