PDI-P: Jokowi Harus Mau Jadi DKI 2

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Solo Joko Widodo menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon gubernur DKI Jakarta periode mendatang yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, nama Jokowi, sapaan akrabnya, bisa saja digeser menjadi calon wakil gubernur mendampingi Fauzi Bowo jika PDI-P jadi merapat ke Partai Demokrat.

Masalahnya, Jokowi sempat menyatakan ketidaksediannya menjadi orang nomor dua di Jakarta. Ia memilih kembali ke Solo daripada menjadi pendamping Fauzi Bowo.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo bersikeras nama Jokowi tetap masuk dalam daftar DKI 2 yang tengah dianalisis partai. Jika memang partai memutuskan merapat ke Demokrat, Jokowi harus siap menerima perintah partai untuk maju sebagai cawagub.

"Penugasan partai itu bisa saja kalau partai sudah menugaskan semua perlu dilaksanakan," ungkap Tjahjo, Senin (12/3/2012) sore, di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung.

Tjahjo yakin Jokowi sebagai kader yang baik pasti akan mengerti keputusan partai. "Sebagai kader yang baik, dia (Jokowi) siap di tempatkan di mana pun. Soal dia mau atau tidak itu nanti urusannya," tutur Tjahjo.

Opsi mengajukan nama cawagub ini dilakukan PDI-P jika pada akhirnya tidak mendapatkan kawan berkoalisi. Jika hal itu terjadi, PDI-P harus siap-siap berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, ada syarat yang diajukan PDI-P kepada Demokrat jika koalisi terwujud. "Syaratnya DKI 2 harus dari PDI-P. Itu wajib," kata Pelaksana Harian Ketua DPD PDI-P Jakarta Djarot Saeful Hidayat.

Djarot mengaku ada banyak nama kader internal partai yang disiapkan menjadi cawagub selain Jokowi. Nama-namanya masih dirahasiakan. "Rahasia, itu jangan dibuka sekarang," ujarnya.