Menko Polhukam: TNI Hanya Jaga Obyek Vital

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, penjagaan anggota TNI di depan Istana Negara tidak lebih dari upaya untuk menjaga obyek-obyek vital mengingat kerumunan atau aksi demonstrasi bisa memunculkan potensi gangguan keamanan.

"Mau 100.000 atau 500.000 (demonstrasi) dan tak ada ekses, TNI pun buat apa menjaga, tapi potensi ancaman harus diwaspadai," kata Djoko seusai menutup acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (23/3/2012).

Menurut Djoko, TNI sebenarnya belum menurunkan pasukan, tetapi hanya mendekat ke obyek yang berpotensi terhadap ancaman keamanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengerahan pasukan yang terlalu lama jika terjadi ancaman. "Kita tahu bahwa markas TNI jauh di luar kota. Jika tak disiapkan, TNI akan terlambat," ungkapnya.

Ia menyebutkan, sesuai UU TNI, TNI berkewajiban menjaga obyek-obyek vital, seperti Istana Negara, bandara, jalan tol, maupun stasiun. Untuk penjagaan di Istana Negara, TNI bahkan boleh menjaga hingga raidus 100 meter.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI perlu menjaga masyarakat yang berunjuk rasa agar tidak terjebak tindakan melanggar hukum. "Kalau anarkis kan melanggar hukum. Kita jaga supaya mereka tak melakukannya," kata Agus.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menambahkan, pasukan TNI yang menjaga demonstrasi itu tak dilengkapi dengan senjata api. Prajurit hanya menggunakan tameng dan pentungan.

Selain di Istana Negara, saat ini TNI juga menjaga bunker-bunker BBM, Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandara Soekarno-Hatta, serta Pelabuhan Tanjung Priok. "Itu wajib dijaga. Di setiap provinsi dan perusahaan swasta pun, TNI sudah mempersiapkan pasukan yang stand by di dekat obyek vital," kata Iskandar.

Sejumlah pihak sempat mengeluhkan keberadaan pasukan TNI yang disiagakan untuk menjaga aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (21/3/2012). Para buruh tersebut menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April 2012.