Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntu, Pembahasan Subsidi BBM Dilanjutkan Minggu Sore

Kompas.com - 25/03/2012, 06:03 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pembahasan APBN P 2012 soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Minggu (25/3/12) pukul 04.00 WIB belum juga menemui kesepakatan. Rapat Kerja yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada Minggu sore pukul 16.00 WIB.

"Kita akan tetap lanjutkan nanti Minggu pukul 16.00 WIB, dan akan kita putuskan hari ini juga," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung, seusai rapat.

Sementara itu, rapat kerja Badan Anggaran sendiri berlangsung maraton sejak Sabtu. Rapat tersebut diselingi skorsing beberapa kali.

Pada Minggu pukul 01.00 WIB, rapat diskors 30 menit, namun hingga pukul 04.00 WIB belum juga dilanjutkan. Rapat akhirnya diskors sekitar pukul 04.00 WIB dan akan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB.

Badan anggaran dan pemerintah bertekad, keputusan soal besaran subsidi dapat diselesaikan pada Minggu ini.

Sementara itu, menurut Anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrat Asfi Hani di Gedung DPR, rapat masih belum menemukan titik temu terhadap dua usulan.

Usulan pertama subsidi BBM Rp 137 triliun dengan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun. Ini merupakan usulan pemerintah dan setidaknya didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP.

Sedangkan usulan kedua Rp 178 triliun. Usulan ini didukung oleh PDIP dan Gerindra. Sementara PKS dan Hanura, menurut Asfi belum menentukan sikap tegas.

Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 tersebut nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com