Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Soal BBM, Koalisi Tetap Solid

Kompas.com - 29/03/2012, 19:07 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengatakan, dirinya yakin koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono tetap solid mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan.

"Koalisi bagus. Enam (partai) itu bagus, solid. Apa yang sudah dilakukan itu sama semua," kata Hatta kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Hatta mengatakan, dirinya yakin PKS pada akhirnya akan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hatta yang juga Menko Perekonomian itu kembali mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah pemerintah menyelamatkan perekonomian nasional.

"Semua itu untuk menyelamatkan perekonomian kita. Pemimpin begitu harus mengambil risiko untuk kebaikan rakyatnya. Percayalah semua presiden mengambil keputusan itu. Tidak ada Presiden RI yang tidak mengambil keputusan itu. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada untuk menyengsarakan rakyat," kata Hatta.

Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, PKS tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Jika akhirnya pemerintah bersikukuh naikkan harga BBM, maka terpaksa kami berseberangan," kata Luthfi.

Luthfi mengatakan, PKS sudah memberikan lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi itu sudah disampaikan sejak 1,5 tahun lalu. "PKS sudah melakukan berbagai simulasi terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikan harga BBM yang menyangkut sepertiga penduduk negeri ini. Jika usulan PKS terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23 persen dapat tertutupi seperti dalam usulan pemerintah, tanpa menaikkan harga BBM," kata Luthfi.

Luthfi berharap semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi dan merugikan masyarakat. "Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikan harga BBM. PKS memilih berdiri bersama rakyat," pungkas dia.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil dan Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, para kader mendukung jika PKS mengambil sikap keluar dari koalisi di pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com