Presiden Pantau Pembahasan APBNP 2012 di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memantau jalannya sidang paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (RAPBN-P)2012 di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha dalam jumpa pers di Istana Negara, Jumat (30/3/2012).

Julian mengatakan, Presiden berkantor di Istana sejak pagi tadi. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II pun dikumpulkan di Istana pagi ini. "Bapak Presiden hari ini bekerja di kantor Presiden sejak tadi pagi. Kita tahu nanti siang ada pembahasan APBNP 2012 di DPR RI, beliau akan mengikuti apa yang nanti dibahas atau diproses di DPR. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya," kata Julian.

Dia mengatakan, pembahasan APBNP dan revisinya merupakan agenda penting karena menyangkut sejumlah hal krusial tidak hanya terkait naik tidaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Presiden menyerahkan sepenuhnya pemilihan opsi menaikan harga BBM atau pun tidak melalui proses politik di DPR. Meskipun demikian, kata Julian, pemerintah berharap, DPR sepandangan dengan opsi yang diajukan pemerintah.

"Yang diajukan pemerintah bagaimana mengupayakan penyelamatan perekonomian kita, pemerintah telah ajukan opsi, harapan pemerintah tentu akan ada pandangan yang sama," katanya. Jikapun ada pandangan yang berbeda, lanjut Julian, diharapkan merupakan solusi yang membangun. Seperti diberitakan,

DPR dalam rapat paripurna nanti akan menentukan sikap terkait pembahasan RAPBN-P 2012 yang bakal berimbas pada naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pimpinan DPR menyebut ada dua materi krusial soal BBM yang akan dibahas dalam rapat paripurna nanti.

Materi pertama terkait besaran subsidi energi. Ada dua opsi yang muncul. Opsi pertama, subsidi energi diberikan sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun. Opsi ini mempersilakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun. Opsi ini tetap mempertahankan harga BBM saat ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebut hanya opsi pertama yang akan dibawa ke rapat paripurna berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran.