Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: PKS Aneh, Sebaiknya Keluar Koalisi

Kompas.com - 31/03/2012, 19:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipilih pemerintah dan partai koalisi.

Menurut Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dia sudah mencium gelagat aneh dari PKS dalam rapat lobi partai koalisi di sela-sela paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Ramadhan mengatakan, PKS melakukan pembangkangan karena menolak kenaikan harga BBM.

"Solidaritas koalisi tampak terganggu dengan keanehan PKS. Saya sudah cium gelagat aneh. PKS punya irama sendiri, tapi saya tidak mau ganggu lobi yang berlangsung. Saya tetap prasangka baik, tapi endingnya dengan keperihan karena mereka menolak," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Dengan puncak dari sikap PKS yang dinilai tetap membangkang hingga di Paripurna, Ramadhan mengimbau PKS mempertimbangkan lagi posisinya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Ramadhan, sikap PKS itu sangat mengganggu hubungan politik yang telah terjalin dalam Setgab. Dia berdalih, ini adalah kemauan Presiden yang seharusnya bisa diterima oleh partai koalisi, termasuk PKS.

"Ngapain dalam koalisi pemerintahan tapi ngrecokin. Istilah saya pembangkangan. Ini kenaikan harga BBM untuk perekonomian. Apa kader PKS seolah tidak mengerti, tidak tahu atau tidak mau tahu soal perekonomian," ujarnya.

Ramadhan mengatakan, Demokrat menghargai aturan internal PKS, tapi harusnya PKS juga menghargai dan menghomati aturan dalam Setgab. "Ada yang bilang PKS ditendang saja, tapi kami tidak mungkin tendang PKS. Ini kan politik kedewasaan. Silakan ambil sikap sendiri," kata Ramadhan Pohan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menolak karena Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com