Pemilukada Jakarta di Mata Waria

"Alex Noerdin, bagaimana dia memimpin Sumatera Selatan. Dia malah justru perda-nya terburuk tentang LGBT, khususnya waria. Di perda Sumsel, dia mendiskriminasikan dan kriminalisasi waria," ujarnya.

"Foke juga, sebetulnya tidak ada juga yang dia lakukan kebijakan terhadap teman-teman LGBT, yang terihat pada waria. Hanya produk Foke tentang Perda Tibum, sangat buruk bagi rakyat miskin dan itu juga terkena kepada waria," lanjutnya.

Pasangan yang diusung dari PKS, Hidayat Nurwahid-Didik Rahbini, juga dianggap sama dengan calon lainnya. Meskipun kerap menggembar-gemborkan pluralisme, tak ada kebijakan nyata yang tampak di masyarakat. Di antara para calon partai politik, Jokowi-lah yang dianggap paling berhasil melakukan pendekatan humanis dengan warga marginal.

"Bagaimana cerminan Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di jalan, baik PKL, pengemis, waria di jalan, itu lebih humanis. Ada solusi, meskipun belum spesifik menyentuh persoalan sih," lanjutnya.

Sementara itu di jalur independen, Faisal Basri pun dianggap tidak menawarkan solusi. Saat bertemu dalam peringatan hari HAM 9 Desember 2011 lalu, ia sempat menyampaikan permasalahan LGBT. "Tapi hanya bersifat normatif, bahkan cenderung tak memberikan solusi. Yang saya anggap bahwa Faisal dengan sosoknya demokratis, berangkat dari aktivis, justru tidak mencerminkan itu," ujarnya.

Begitu pun yang terlihat dari sosok dengan latar belakang militer, Hendardji Soepandji, serta pasangannya, Ahmad Riza Patria. Secara umum, para calon dianggap hanya mengedepankan program persoalan mainstream yang ada di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan, tetapi tidak memperhatikan hal-hal kecil, walaupun penting, tersebut.

Berharap di Pemilukada Jakarta

Yuli mengatakan, pada pemilukada sebelumnya, kantong-kantong waria di Jakarta sempat didatangi oleh salah satu tim sukses untuk mendukung salah satu calon gubernur. "Sebenarnya jangan cuma pas kampanye itu, tapi harus akui masalah ini ada," mintanya.

Meskipun ragu-ragu melihat enam pasang calon yang diusung, sekitar 4.200 waria yang terdata dalam naungan Arus Pelangi tersebut tetap berharap untuk sekadar "dilirik" oleh mereka yang bertarung dalam Pemilukada Jakarta 2012. Undang-undang di Indonesia pun sebenarnya diakui telah mengakomodasi aksi anti-diskriminatif. Hanya, pelaksanaannya belum maksimal.

"Bahwa tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan lewat aparatur negara, kesamaan hak, semuanya bisa terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti pekerjaan; tidak dipinggirkan hanya karena berbeda identitas seksual atau jender," ujarnya.

Jakarta tentu saja bukan hanya milik orang Betawi, bukan hanya milik pedagang kaki lima, bukan juga milik warga perumahan, melainkan juga milik orang-orang yang termarginalkan secara sosial-ekonomi. Sanggupkah keenam calon tersebut menjadi tumpuan harapan bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali?