Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Tindak Tegas Geng Motor Bermasalah!

Kompas.com - 16/04/2012, 20:51 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Nanan Soekarna menyatakan masyarakat harus membedakan antara pengendara motor dan geng motor. Menurutnya, jangan menyamaratakan orang yang memiliki komunitas motor dan mematuhi aturan dengan geng motor yang berulah.

"Mereka yang tetap melanggar lalu lintas dan pidana ya ditindak tegas. Mau siapa saja, mau Nanan, mau bintang 3, kalau dia geng motor dan melanggar hukum apalagi ada korban jiwa, ya tindak tegas tanpa kecuali," kata Nanan di Jakarta, Senin (16/4/2012).

Nanan mengimbau agar pemerintah dan Polri bekerja sama untuk membina komunitas motor, agar tidak membuat masalah yang meresahkan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diminta membuka akses informasi untuk melaporkan pada aparat apabila ada komunitas, maupun geng motor bermasalah.

"Yang di Makassar kita sudah tangkap. Yang di Jakarta sedang dikembangkan. Ada yang sudah ditangkap ada yang belum. Kita dorong polisinya atau POM-nya kalau emang ada kaitannya. Kita transparankan itu," jelasnya.

Satu lagi ide Nanan untuk membina geng motor bermasalah maupun komunitas motor lainnya adalah dengan membangun sirkuit lintasan motor. Mereka dapat dibina untuk melakukan kegiatan positif lewat klub motor. Selain itu, juga bermanfaat agar geng motor tidak melakukan balap liar di jalanan umum, karena telah ada fasilitas khusus.

Ide ini, kata dia, dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten untuk mengurangi keresahan masyarakat terhadap geng motor. "Dengan begitu tidak ada alasan mereka untuk balapan. Ayo Anda tiap hari ngebut di sirkuit. Supaya ada prestasi juga. Tidak membuat kekacauan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com