Taman Kota, Ada di Sekitar Kita tapi Tak Terlihat

”Kata petugas keamanan, kalau mengurus izin sampai ke kantor atasannya bisa lebih mahal. Kami pilih bayar kepada petugas satpam saja karena kalau ke kantor tidak jelas juga kantor mana yang dituju,” lanjut Oki.

Di lokasi ruang publik lain, mereka juga mendapat pengalaman serupa. ”Kalau di Taman Menteng cukup memberi uang rokok saja kepada petugas sekitar Rp 50.000. Untuk Jakarta, Taman Langsat ini termasuk mahal,” ujarnya.

Penasaran, Kompas kemudian berpura-pura menjadi orang yang hendak melakukan kegiatan pemotretan di Taman Langsat.

Sebut saja Ujang, petugas keamanan Taman Langsat itu, ternyata menawarkan harga Rp 200.000 untuk satu paket kegiatan memotret dengan jumlah peserta 10 orang. Pilihan lain, mengurus izin sendiri ke dinas pertamanan bagian taman kota.

”Kalau tidak mau segitu ya serelanya saja,” kata Ujang.

Menurut dia, uang tersebut untuk kebersihan dan keamanan yang dibagi rata kepada semua petugas. Dia merujuk peraturan tentang izin penggunaan dan berkegiatan di taman sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam aturan yang terpampang di dinding kaca pos petugas keamanan itu tidak ditulis pengenaan tarif berkegiatan di taman kota.

Jadi, kegiatan apa saja yang harus mendapatkan izin?

”Kalau jalan kaki gak masalah. Yang kami takutkan kegiatan komersial. Nanti fotonya muncul di media massa. Kami ditegur pengawas,” kata Ujang.

Tetap kotor

Keterbatasan akses hingga praktik bayar ratusan ribu rupiah tanpa kejelasan penggunaan semakin menjauhkan taman dari masyarakat. Pengelolaan taman juga tak profesional mengingat banyak taman kota cenderung kotor. Tanaman dan jalur pejalan kaki juga tak terurus, penerangan kurang, dan banyak dihuni tunawiswa.

Di Taman Langsat, saat berjalan berkeliling, terlihat baju-baju dijemur di hamparan rumput. Sampah daun bertebaran atau teronggok di sudut-sudut taman. Sungai kecil yang mengaliri taman dan kolam-kolam di sekitarnya juga keruh. Keindahan bunga teratai yang bermekaran di kolam nyaris tertutup kondisi taman yang tak terawat itu.

Agus Subardono yang baru beberapa bulan menjabat Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta mengakui, memang diperlukan pengelolaan yang lebih profesional. Ia berharap dengan disahkannya rencana tata ruang wilayah 2010-2030 yang segera diikuti dengan pengesahan rencana detail tata ruang paling lama akhir tahun ini, keberadaan taman kota akan lebih berkualitas.

”Kegiatan seperti Peta Hijau Jakarta ini membuka mata masyarakat dan menjadi masukan amat baik bagi kami,” kata Agus. (LASTI KURNIA/NELI TRIANA)