Ketua RT/RW Se-DKI Tolak Pencatutan Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan RT/RW DKI Jakarta yang mendeklarasikan dukungannya ke pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Selain dicurigai sengaja dibentuk untuk kepentingan tertentu, langkah organisasi ini juga akan membingungkan dan berpotensi memecah belah warga serta terindikasi merupakan rekayasa pencitraan bagi salah satu pasangan cagub-cawagub.

“Oknum-oknum yang terlibat dipastikan punya kepentingan atau keuntungan pribadi. Kok tiba-tiba muncul organisasi paguyuban yang mengatasnamakan RT/RW dan langsung memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Kami mengecam keras gerakan ini karena latar belakangnya kepentingan pribadi dengan membawa lembaga RT dan RW. Ini sangat tidak sehat, atas organisasi ini mencatut nama Ketua RT dan RW. Kami tidak rela,” kata H Uti mewakili rekan-rekan sesama Ketua RT yang menolak pencatutan nama mereka untuk mendukung salah satu pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, Minggu (22/4/2012).

Baik dalam Pemilu maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jakarta, lanjut Uti, selama ini tidak pernah adanya upaya dukung mendukung partai atau calon gubernur yang mengatasnamakan lembaga RT atau RW.

“Inilah yang bisa menjamin netralitas Ketua RT dan RW selama ini terhadap semua calon untuk menjaga Pilgub maupun Pemilu berjalan adil dan demokratis. Kenapa kondisi yang kondusif selama ini harus dinodai oleh tingkah laku oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata H Uti.

RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan. Sedangkan RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

“Fungsi kami sebagai Ketua RW dan RT adalah mitra pemerintah untuk menjaga suasana kondusif dalam pembangunan Jakarta,” kata H Uti.

Langkah oknum dalam Perkumpulan RT-RW ini, sambungnya justru membuat kewibawaan lembaga RT dan RW turun di mata masyarakat, dan bisa menimbulkan saling curiga di antara warga dengan pengurus RT/RW. “Karena itu, kami meminta oknum yang terlibat dalam Perkumpulan RT-RW menarik pernyataan dukungannya karena tidak sejalan, bahkan melanggar peraturan yang mengatur fungsi RT-RW selama ini,” ujarnya.

H Uti juga meminta, aparat kelurahan untuk menegur secara keras oknum yang terlibat karena bisa mengganggu kelancaran jalannya kemitraan antara lembaga RT-RW dengan pemerintah yang telah berjalan baik selama ini.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kehadiran organisasi ini tanpa sepengetahuan dan izin Pemprov DKI, termasuk dalam penggunaan logo Pemprov DKI dalam dokumen organisasi ini. Untuk mencegah timbulnya preseden buruk di kemudian hari, kami juga meminta Pemprov DKI memberi teguran keras kepada oknum RT dan RW yang terlibat," kata H Uti.