Inilah Janji-janji Cagub-cawagub Soal Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta yang memiliki 11 fakultas kesehatan ternyata dicatat sebagai provinsi yang paling tinggi jumlah pengidap HIV/AIDS dan tuberkulosis. Untuk itu pemimpin DKI Jakarta ke depan harus bisa menjawab tantangan ini agar Jakarta dan warganya selalu sehat jiwa dan raga.

Untuk menjawab tantangan itu, empat dari enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengatakan akan meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tekad peningkatan anggaran kesehatan itu muncul dalam debat publik mengenai kesehatan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), di Kampus Salemba, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Dalam debat itu, kandidat yang datang adalah Hendardji Soepandji, Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid, dan Faisal Basri. Dua calon lain, yakni Fauzi Bowo dan Alex Noerdin, tidak hadir.

Hadir sebagai panelis, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Firman Lubis, Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo Prof Akmal Taher, dan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Fahmi Idris.

Hendardji, yang mendapat kesempatan pertama untuk memaparkan program kesehatan, mengatakan, kesehatan Jakarta akan berhasil bila mental warga Jakarta juga sehat. Untuk itu, ruang terbuka hijau harus dibangun hingga 30 persen dari luas Jakarta. Dari 30 persen itu, 10 persen ruang terbuka hijau berupa taman kota di mana warga Jakarta bisa melepaskan penat dan bersantai agar tidak stres.

”Kami juga akan meningkatkan anggaran kesehatan hingga 10 persen yang ditujukan untuk program peningkatan kesehatan berbasis masyarakat. Basis masyarakat di sini artinya masyarakat sadar akan kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, Hendardji juga akan menyediakan kapsul khusus untuk merokok di tempat umum. Warga yang terbukti merokok di luar kapsul khusus itu akan diberikan sanksi tegas.

Basuki Tjahaja Purnama atau sering disapa Ahok memaparkan, seluruh warga DKI Jakarta akan diasuransikan kesehatannya. ”Akan ada tiga kartu, yakni platinum, gold, dan silver. Dengan kartu asuransi ini, pasien bisa segera mendapatkan layanan kesehatan,” kata dia.

Kartu platinum akan diberikan kepada warga yang layanan kesehatannya ditanggung 100 persen oleh asuransi, gold ditanggung separuh, dan silver sebagian kecil. ”Awalnya pemerintah yang akan menanggung preminya. Namun, perlahan warga juga akan ikut membayar premi asuransi. Dengan demikian warga pun ikut bertanggung jawab akan kesehatan dirinya,” kata Ahok.

Ahok mengatakan, dia sudah beberapa kali bertemu dengan buruh atau masyarakat yang berpenghasilan tetap. ”Mereka bersedia membayar asuransi kesehatan asalkan sifatnya tetap dan terjangkau,” kata dia.

Selain itu, Ahok juga mengatakan, akan mengatur agar masyarakat tinggal dalam superblok yang dilengkapi pasar dan puskesmas yang melayani rawat inap. ”Sering kali layanan kesehatannya terjangkau, tetapi tidak bisa diakses karena biaya transportasi yang mahal. Jadi kami akan menempatkan puskesmas sedekat mungkin dengan masyarakat,” kata Ahok.

Hidayat mengatakan, tingkat kesehatan warga Jakarta juga tergantung pada upaya preventif agar angka kesakitan menurun. ”Selama ini anggaran preventif Rp 150 miliar. Jumlah ini akan kami tingkatkan menjadi Rp 300 miliar. Sedangkan total anggaran kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang mencapai Rp 600 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun,” jelasnya.

Selain itu, juga akan dilakukan penguatan terhadap ketua RT dan RW agar bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat apabila ada warganya yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

Senada dengan Ahok, Faisal Basri mengatakan akan memberikan asuransi kesehatan kepada warga Jakarta. ”Pemerintah itu seharusnya hanya mengatur. Dia tidak boleh mengelola agar tidak ada korupsi. Dengan jaminan kesehatan daerah seperti Gakin, membuat pemerintah bukan hanya menjadi regulator, melainkan juga eksekutor. Biarkan asuransi yang mengelola kesehatan,” tegas Faisal.

Faisal juga mengatakan akan meningkatkan 27 dari 44 puskesmas kecamatan untuk bisa memberikan layanan rawat inap. Dengan demikian, puskesmas akan membantu rumah sakit dalam menangani pasien yang sakitnya parah dan tidak bisa ditangani puskesmas.

Keempat kandidat itu pun sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan dokter yang masih berstatus pegawai tidak tetap, tetapi memberikan layanan yang baik di puskesmas.

Pengamanan melekat

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin siang, menegaskan, semua calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendapat pengawalan melekat sejak dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

”Setiap orang akan dikawal polisi yang melekat selama 1 kali 24 jam. Satu calon satu polisi. Namun, polisinya bukan satu orang itu saja. Dalam 1 kali 24 jam ada tiga kali pergantian polisi yang menjaga calon tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain telah melakukan pengawalan melekat kepada setiap calon, Polda Metro juga sudah melakukan pengamanan dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses Pilkada DKI Jakarta. (ARN/RTS)