KPU DKI Pastikan Penetapan DPT 2 Juni

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan penetapan daftar pemilih tetap dilakukan pada 2 Juni 2012. Penetapan ini merupakan pengunduran yang kedua kalinya.

Awalnya, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan dilakukan pada 26 Mei, tetapi ditunda hingga pekan depan yang semestinya jatuh pada 1 Juni.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, perubahan jadwal ini mengikuti masukan dari banyak pihak mengenai perbaikan daftar pemilih yang kacau-balau. Usulan tersebut, antara lain, berasal dari masyarakat, Komisi II DPR, Komisi A DPRD DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan tim pasangan calon.

”Kami sudah sepakat untuk memundurkan waktu penetapan. Waktu perbaikan sendiri sekitar tiga sampai tujuh hari,” kata Dahliah, di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5).

Penundaan penetapan DPT ini, tegas Dahliah, tidak akan berpengaruh pada tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, yang telah ditetapkan sebelumnya. ”Tidak akan ada yang berubah. Yang berubah hanya rekap DPT dan pendataan jumlah TPS saja,” ujarnya.

Keputusan penundaan waktu penetapan DPT ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/ KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

Pihaknya juga harus melakukan verifikasi ulang mengenai daftar pemilih yang diduga ganda atau yang tercantum tanpa nomor identitas kependudukan (NIK) dalam daftar pemilih sementara (DPS).

Anggota KPU, Juri Ardiantoro, menilai, sistem penetapan DPT di KPU Provinsi DKI Jakarta sudah maksimal. Sosialisasi juga terus dilakukan. Pemilih yang akan digunakan dalam pilkada adalah DPT, bukan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) atau DPS.

”Wajar kalau masih ada masalah sebelum DPT ditetapkan. Berdasarkan uji petik, sisa masalah yang ada sangat kecil dan masih ada waktu perbaikan,” kata Juri yang sebelumnya menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Juri mengatakan, di lapangan masih ditemukan adanya dua orang yang memiliki nama sama, NIK sama, serta tanggal lahir sama. KPU tetap harus mendata kedua pemilih tersebut. Sementara persoalan kependudukan, seperti NIK yang sama, bukan menjadi tanggung jawab KPU.

Untuk mencegah pemilih ganda, KPU juga membuat sistem pencegahan. ”KPU memastikan bahwa satu orang hanya bisa mencoblos satu kali saja, antara lain dengan pemberian tinta penanda di jari pemilih yang sudah memberikan suaranya,” ujarnya.

Belum ada indikasi

Sementara itu, Faisal Basri, calon gubernur DKI Jakarta, mengaku bahwa upaya verifikasi terhadap DPT tetap harus dilakukan. Namun, Faisal berharap tim sukses dari sejumlah pasangan calon gubernur-wakil gubernur bisa berpikiran positif dan tidak curiga berlebihan.

Dia mencontohkan, pada saat pengundian nomor urut pasangan calon, ada yang meminta nomor urut dibuka terlebih dahulu karena khawatir ada nomor ganda. Dia mengakui bahwa hal itu hampir mustahil terjadi karena jika terjadi, artinya hal itu kebodohan luar biasa. ”Intinya, jangan ciptakan suasana yang seperti mau perang begitu,” ujar Faisal.

Apabila ditemukan kecurangan sistemik, hal itu harus dihadapi bersama-sama. Namun, timnya yang memantau verifikasi belum menemukan ada indikasi manipulasi DPT secara masif. Ada beberapa data ganda, tetapi hal itu lebih karena kesemrawutan data administrasi kependudukan. Karena itu, data kependudukan harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena akan menjadi basis dalam berbagai program.

(GAL/BRO/ART/ARN)