Tak Ingin Pilkada Ditunda, Faisal-Biem Tidak Ikut Lapor Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sukses Faisal Basri-Biem Benyamin tidak ikut melapor ke Polda Metro Jaya hari ini, Senin (18/6/2012) siang terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tim Faisal-Biem memutuskan tak melapor lantaran laporan itu dikhawatirkan bisa menunda Pilkada.

"Kami tidak ikut melapor karena kalau mengajukan ke hukum soal DPT ini, ada kemungkinan Pilkada ditunda. Kami hindari itu," ungkap anggota timses Faisal-Biem, Reynhard Parapat, Senin (18/6/2012), saat dihubungi wartawan.

Jika Pilkada ditunda, lanjutnya, maka akan menambah ongkos politik. "Kalau itu ditunda, kami tidak siap. Tidak bisa dibandingkan dengan parpol yang sokongan dananya lebih kuat," kata Reynhard.

Rencanananya, tim sukses empat pasang kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (18/6/2012) siang. Kedatangan seluruh timses, kecuali timses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Faisal Basri-Biem Benyamin itu untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea.

Laporan dilakukan terkait kisruhnya DPT yang terjadi. Timses akan memberikan sejumlah bukti dokumen keputusan KPU DKI Jakarta terkait DPT dan juga data-data ganda hasil penyisiran timses yang terdapat dalam DPT.

Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan DPT pada tanggal 2 Juni 2012 sebelumnya memang dinilai hanya atas persetujuan sepihak. Pasalnya, seluruh timses pasangan cagub-cawagub DKI, kecuali Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, menolak hasil DPT itu. Penolakan dilakukan karena hampir seluruh timses menemukan banyak data ganda yang ada di dalam DPT.

Tim Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menemukan 132.171 data pemilih bermasalah di lima wilayah. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 20.147 orang dan NIK yang tidak lazim sebanyak 6.469 orang. Selain tim Hidayat-Didik, timses Jokowi-Ahok juga menemukan 12.000-an data pemilih bermasalah dalam DPT.