Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Tari Tor-tor, Hari Ini Komisi X DPR Panggil Wamendikbud

Kompas.com - 20/06/2012, 08:35 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, mengatakan, Komisi X menjadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan (Wamendikbud), Wiendu Nuryanti, Rabu (20/6/2012) ini, untuk membahas kontroversi tari Tor-tor dan alat musik Mandailing Gondang Sambilan yang diklaim Malaysia sebagai warisan kebudayaan negeri itu.

"Kami akan memanggil Wamendikbud hari ini. Rencananya pukul 14.00 sudah berada di DPR," ungkap Reni saat dihubungi Kompas.com melalui ponselnya, Rabu.

Komisi X, kata Reni, ingin meminta penjelasan dan langkah apa yang akan dilakukan Wamen terkait pernyataan Malaysia yang mengklaim tari Tor-tor dan Gondang Sambilan.

"Kami mau meminta penjelasan dan langkah apa yang akan ditempuh oleh pemerintah tentang masalah ini. Bukan kali pertama Malaysia mengklaim budaya Indonesia sebagai budayanya," tegas politisi PPP tersebut.

Kantor Berita Bernama di Malaysia menyebutkan, Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim berencana mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005. Ini bukan kali pertama gesekan dengan Malaysia terjadi terkait dengan warisan budaya dua negara serumpun. Kontroversi yang sama pernah terjadi antara lain untuk tari Pendet, batik, reog Ponorogo, dan lagu "Rasa Sayange".

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nuryanti mengatakan, Indonesia perlu mendaftarkan tari Tor-tor Sumatera Utara ke badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO) untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.

Namun, untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, perlu persiapan paling tidak setahun untuk didokumentasikan dan dikirimkan pada akhir Maret agar bisa disidangkan pada November tahun berikutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com