Kampanye Damai, PNS dan Polri Diminta Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh perwakilan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman kampanye damai di Polda Metro Jaya, Rabu (20/6/2012) siang. Seluruh pasangan mendukung adanya suasana yang kondusif menjelang kampanye Pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2012.

Para kandidat juga meminta adanya netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama perhelatan Pilkada DKI berlangsung. Calon Gubernur Hidayat Nur Wahid meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar tidak pilih kasih dalam menertibkan atribut kampanye yang tidak sesuai peraturan.

"PKS itu partai yang damai, kami dukung kampanye damai. Namun, kami minta agar Satpol PP dalam menertibkan jangan cuma lima kandidat. Kalau melanggar, ya ditertibkan semua," ungkap Hidayat, Rabu siang, di Mapolda Metro Jaya.

Calon Wakil Gubernur Biem Benjamin yang berpasangan dengan Faisal Basri pun meminta agar semua pihak melakukan pengawasan. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi. "Harus siap terpilih siap tidak terpilih. Semua harus berkomitmen begitu. Kami hanya ingin jurdil dan luber, tidak ada kecurangan dalam Pilkada tahun ini," ujar anak almarhum Benyamin Sueb ini.

Netralitas PNS memang menjadi salah satu wacana yang kerap bergulir di setiap perhelatan pemilihan umum. Di beberapa daerah, PNS dikerahkan untuk mendukung kandidat tertentu. Hal inilah yang ditakutkan tim sukses Alex Noerdin-Nono Sampono.

Fatahillah Ramli, anggota timses Alex-Nono, meminta semua tim sukses dan kandidat tidak saling menyalip dalam berkampanye. "Misalnya menyalip dengan memanfaatkan PNS, kampanye pakai guru, BUMD. Itu tidak fair. Aparat hukum juga harus netral. Kalau polisi, TNI, KPU sudah tidak netral, siapa lagi yang kita hormati," kata Fatah.

Keresahan adanya ketidaknetralan aparat kepolisian juga ditanggapi Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung Suharsono Rajab. Dia menegaskan bahwa aparat kepolisian hanya bergerak mengamankan proses pelaksanan pilkada dan proses hukum jika terjadi pelanggaran pidana di dalamnya. Di luar itu, kepolisian adalah institusi yang netral.

"Jelas Polri tidak bisa ikut Pilkada. Tidak boleh itu, kecuali keluarganya terserah mereka gunakan hak pilihnya," kata Untung.

Lebih lanjut, Untung meminta setiap kandidat juga harus melakukan berbagai upaya agar pilkada berlangsung aman, damai, dan berakhlak. "Kami jaga agar pilkada ini kondusif," kata Untung.