Jokowi: APBD Besar, KBT Harusnya Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra, Joko Widodo, menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta sebesar Rp 36,93 triliun yang penggunaannya tidak optimal.

"Anggaran sebesar itu harusnya dapat digunakan dengan baik. Salah satunya juga untuk menyelesaikan Kanal Banjir Timur," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat penyampaian visi misi di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2012).

Kendati demikian, ia mengapresiasi pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) yang membawa dampak besar dalam mengurangi banjir di kawasan timur Ibu Kota. Menurutnya, dengan adanya pembangunan KBT, wilayah yang biasa tergenang banjir dapat berkurang. "Kanal Banjir Timur itu bagus sekali, tapi kan harus segera diselesaikan. Kalau tidak ada lahan, ya bebaskan lahan," ujar Jokowi.

Ia mengungkapkan bahwa semestinya pembangunan KBT dapat segera diselesaikan dengan menggunakan APBD DKI Jakarta dan tidak bergantung pada Kementerian Pekerjaan Umum.

Pernyataan Jokowi itu dibantah oleh Kabid Humas Pemprov DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia. Cucu mengatakan, pembangunan KBT memakai APBD DKI Jakarta walau hanya sebagian. Dari total dana pembangunan KBT sebesar Rp 4,9 triliun, 52 persen atau sekitar Rp 2,6 triliun berasal dari APBD DKI Jakarta. Sisanya berasal dari APBN sebesar Rp 2,3 triliun.

Cucu mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta ditugaskan dan bertanggung jawab dalam membebaskan tanah dengan menggunakan dana dari APBD, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengerukan. Untuk pengendalian banjir pada tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 557 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembebasan tanah atau lahan kering KBT.