DPRD DKI Kaji Usulan Peningkatan APBD 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012, yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Hingga kini DPRD DKI masih mengkaji usulan tersebut.

"Perubahan APBD ini merupakan suatu proses legislasi yang biasa dan bukan hal yang baru, apalagi istimewa. Terlebih secara hukum, perubahan APBD dapat dan dimungkinkan untuk dilakukan," kata Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ichwan Zayadi, saat membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (27/6/2012).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, yang menjelaskan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD dan adanya keadan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Selanjutnya, Fraksi PPP menilai usul kenaikan pendapatan daerah dikarenakan eksekutif menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang mencapai Rp 6,47 triliun. Ichwan mengatakan, Fraksi PPP meminta penjelasan atas kebijakan perubahan pendapatan daerah di beberapa lini yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Mengenai rencana Pemprov DKI yang akan menaikan anggaran pendidikan sebesar Rp 709,87 miliar untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun mulai tahun ini, kata Ichwan, Fraksi PPP sangat memberikan apresiasi positif. Bahkan menurut dia, seharusnya program wajib belajar tersebut bisa dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar Pemprov DKI melakukan berbagai persiapan, baik sistem, aturan, instansi terkait, serta guru-guru.

"Jangan sampai rencana Pemprov DKI yang baik ini terkendala atau terdistorsi dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh tidak adanya persepsi yang sama terkait dengan program ini," kata Ichwan.

Sementara itu Farel Silalahi, anggota Fraksi Hanura mengatakan, untuk urusan Pendidikan, Fraksi Hanura memiliki pemikiran yang sama dengan Fraksi PPP. Hal ini berarti Pemprov DKI menyadari arti pendidikan bagi generasi muda. Tetapi perlu disiapkan perencanaan yang matang.

Farel mengatakan, kebijakan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), seyogyanya dilakukan secara intensif dan perlu adanya evaluasi dan kontrol terhadap kebijakan tersebut.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur dan jajaran eksekutif atas peningkatan APBD yang mencapai rekor tertinggi dan peningkatan keuangan daerah tercepat dalam sejarah pembangunan Jakarta dalam kurun lima tahun. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Sandy, saat menyampaikan pandangan umum.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran eksekutif atas peningkatan APBD. Kriteria untuk dilakukan perubahan APBD 2012 telah terpenuhi. Namun, kami masih meminta penjelasan dari Gubernur DKI Fauzi Bowo mengenai perubahan anggaran yang diajukan," kata Sandy.

Namun demikian, kata Sandy, dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan semaksimal mungkin. Sehingga tidak berimbas pada menurunnya akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, khusunya dalam bidang kesehatan di Puskesmas maupun di RSUD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan penambahan APBD 2012. Kenaikan anggaran yang diajukan yakni sebesar Rp 5,33 triliun, dari penetapan APBD 2012 yang mencapai Rp 36,023 sehingga menjadi Rp 41,35 triliun.

Gubernur DKI Fauzi Bowo saat menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 di Sidang Paripurna  DPRD DKI, Senin (25/6/2012), mengatakan, penambahan anggaran yang diajukan yaitu pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Hal tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan di Jakarta di berbagai sektor.