Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Lebaran, Pemerintah Fokus Ke Merak

Kompas.com - 10/07/2012, 13:40 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sering terjadinya antrean panjang menuju Pelabuhan Merak, Banten, membuat pemerintah melakukan sejumlah upaya. Bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk mengantisipasi hal serupa terjadi menjelang Lebaran.

"Kita akan konsentrasi ke Merak, karena cukup besar pengaruhnya," kata Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Menurut Mangindaan, pemerintah sudah berhasil mengatasi kemacetan menuju Pelabuhan Merak, Banten, yang terjadi selama masa liburan panjang belakangan ini. "Biasanya ada 4 ribuan truk tiap hari yang lewat. Kemarin kami hitung 5.180 truk termasuk kendaraan pribadi lewat sana. Pantas saja menjadi antre sampai 5 kilometer," kata Mangindaan.

Mengantisipasi hal serupa menjelang Lebaran, pemerintah akan melakukan sejumlah hal. Pertama, pengerahan kapal dari tempat penyeberangan lain untuk fokus ke Merak-Bakauheni. Pengerahan itu misalnya melibatkan kapal dari Gilimanuk-Ketapang, karena penyeberangan di Gilimanuk-Ketapang tidak begitu padat. "Kapal di jalur yang kira-kira tidak terlalu padat kita alihkan ke Merak," kata Mangindaan.

Kedua, masa perbaikan (docking) kapal dipercepat. Mangindaan berujar, perbaikan harus selesai satu minggu sebelum Lebaran. Kapal yang tersedia pun harus minimal 28 kapal. "Ini baru kita bisa bicara tidak terjadi antrean yang terlalu panjang," katanya.

Ketiga, penggunaan dermaga secara penuh. Sekarang ini, ada dua dermaga di Pelabuhan Merak yang tidak bisa digunakan secara penuh. Dua dermaga itu hanya bisa dimasuki oleh kapal kecil saja. Untuk itu, pemerintah sedang melakukan perbaikan di dua dermaga itu agar kapal besar bisa masuk. "Jadi dua dermaga ini selesai dalam satu-dua hari ini. Berarti full kapasitas kita kerahkan ke sana," papar Mangindaan.

Terakhir, Mangindaan menyebutkan, ada perbaikan manajemen di Pelabuhan Merak. Kalau manajemen sekarang ini tidak sanggup melakukan pekerjaannya, akan diganti oleh kementerian. Dikatakannya, Kepala Cabang di pelabuhan setempat telah diganti. "Manajemennya juga kemarin kalau tidak sanggup saya ganti orangnya," ucapnya.

Untuk mengantisipasi pungutan liar, Kemenhub pun telah menempatkan orang-orangnya di Pelabuhan Merak. Perlu ketegasan dalam menghadapi pungli. "Saya ambil contoh bulan lalu itu, ada koordinator calo-calo gitu, pungli, yang bayar suruh maju naik duluan. Sedangkan ada yang sudah berjam-jam bahkan sudah ada 1 hari nunggu (belum diperbolehkan naik). Itu berarti manajemen nggak bener," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com