Polri Pungli Jasa Pengamanan hingga Rp 682 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Watch (IPW) mendesak dilakukan audit terhadap rekening atau kekayaan para pejabat Polri yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada perusahaan jasa pengamanan. Pasalnya, total uang pungli dari perusahaan tersebut mencapai Rp 682 miliar per tahun.

"Setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan dipungli Rp 7,5 juta di tingkat Polda dan Rp 7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang," terang Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran persnya, Kamis (12/7/2012).

Neta menjelaskan, satu paket izin dari perusahaan tersebut hanya untuk satu lokasi pengamanan. Maka, jika tiga lokasi, Polri mewajibkan perusahaan jasa pengamanan menyerahkan tiga surat izin.

Menurut Neta, perusahaan jasa pengamanan bertugas membantu kepolisian sehingga pungli yang dilakukan kepolisian merupakan tindakan yang tidak bermoral.

“Jika pihak-pihak yang membantu polisi masih juga dipungli polisi, ini jelas sangat tidak bermoral,” katanya.

IPW mendesak Polri menghentikan aksi pungli tersebut. Jika tidak, IPW meminta Polri segera melepaskan pin anti-KKN yang dikenakan setiap anggotanya.

Neta menjelaskan, saat ini di Indonesia terdapat 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri, di antaranya surat izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa.