Pemerintah Harus Lebih Proaktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mendorong pemerintah untuk lebih proaktif  mengendalikan kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan ini.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, keberkahan bulan Ramadhan ini sering kali diiringi dengan fakta kurang menyenangkan. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik menjelang Ramadhan sehingga memicu terjadinya inflasi lebih tinggi. Pemerintah harus lebih serius dan proaktif memecahkan permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun inì," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Berdasarkan data terkini dari Kementerian Perdagangan, per 17 Juli harga rata-rata nasional untuk  kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Harga daging sapi tercatat Rp77.390 per kg, daging ayam Rp28.328 per kg, telur ayam Rp19.179 per kg, sementara cabai merah keriting Rp27.884 per kg. Secara umum harga barang-barang tersebut naik antara Rp3.000 - Rp5.000 per kg dibandingkan dengan tingkat harga pada awal bulan Juni lalu. Sementara jika dibandingkan harga awal bulan Juli ini, kenaikannya antara Rp.1000 - Rp.2000 per kg.

Kemal menuturkan, permintaan konsumen bersifat inelastis dan meningkat secara cepat pada momen musiman seperti Ramadhan, sementara suplainya sedikit terlambat. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan ulah para oknum pedagang dan spekulan dengan menimbun barang dan menaikkan harga.

"Pada bulan Ramadhan, konsumsi masyarakat akan lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya, dan berapapun harga barang tersebut, cenderung konsumen beli. Sementara ketersediaan barang di tingkat pasar tidak cukup cepat dipenuhi. Kondisi ini juga dimanfaatkan para penjual skala besar dengan menimbun barang- barang yang permintaannya tinggi seperti bahan makanan pokok, sehingga harga menjadi naik karena terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran,"jelasnya.

Dengan kondisi ini, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya sehingga mampu menemukan solusi yang tepat. "Pemerintah seharusnya telah mengetahui bahwa solusi kebijakannya adalah dengan memastikan suplai barang memenuhi permintaan yang meninggi.  Lewat kebijakan stabilisasi distribusi, operasi pasar, dan pengadaan stok barang, pemerintah harus lebih aktif memastikan ketersediaan barang yang memang menjadi poin yang krusial," ujarnya.

Kemal menambahkan, hal lain yang juga harus dilakukan pemerintah adalah memperluas dan memperkuat keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). "Saat ini TPID baru ada di 40 kota, dan ini masih belum cukup mengingat ada 400-an kabupaten/kota di Indonesia yang membutuhkan peran pengendalian inflasi. Keberadaan TPID juga harus diperkuat dengan payung hukum yang jelas megningat perannya yang sangat krusial dalam pengendalian harga dari sisi penawaran. Sehingga perannya akan lebih optimal, dan akan melengkapi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat ( TPI) yang memainkan posisi di sisi pengendalian permintaan," ujarnya.