ICW Minta Panwas DKI Kroscek Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta berperan aktif untuk mengkonfirmasi laporan dana kampanye yang disampaikan oleh keenam calon gubernur pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Panwaslu harus mampu menyelidiki apakah dana yang dilaporkan sesuai fakta atau tidak.

Anggota ICW, Abdullah Dahlan, mengatakan, dana kampanye yang saat dilaporkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakartamemang cukup mengejutkan.

"Melihat hasil laporan para calon, DKI Jakarta ini ternyata relatif tidak banyak keluar dana politiknya," kata Abdullah, di Kantor Panwaslu DKI Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Berdasarkan laporan dana kampanye yang masuk ke KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan nomor urut satu menerima dana kampanye sebesar Rp 62,6 miliar, disusul pasangan nomor urut tiga, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, menerima dana kampanye Rp 27,5 miliar.

Selanjutnya, pasangan nomor urut enam yaitu Alex Noerdin-Nono Sampono dengan laporan dana kampanye Rp 24,6 miliar. Pasangan nomor urut empat yakni Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, melaporkan dana kampanye Rp 21,5 miliar diikuti pasangan nomor lima, Faisal Basri-Biem Benyamin, dengan laporan dana kampanye terkecil, sebesar Rp 4,1 miliar.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dana kampanye para calon gubernur pada Panwaslu DKI Jakarta untuk selanjutnya ditindaklanjuti apakah sesuai fakta di lapangan atau tidak.

"Ya kami mengapresiasi kalau memang dana politiknya sedikit. Tapi kami ragu hal itu," ujar Abdullah.