Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati Mengaku Dipaksa Amran Berikan Uang

Kompas.com - 30/07/2012, 17:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hartati Murdaya Poo melalui pengacaranya, Patra M Zein, mengungkapkan kalau Bupati Buol Amran Batalipu melakukan pemerasan terhadapnya. Pemberian uang ke Amran, katanya, dilakukan atas paksaan Amran.

"Itu karena dipaksa," kata Patra di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (30/7/2012), yang mendampingi Hartati saat diperiksa KPK. Hartati dikenal sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan di Buol.

KPK memeriksa Hartati sebagai saksi untuk petinggi PT HIP, Gondo Sudjono, yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Amran. Menurut Patra, harus dibuktikan lebih dulu apakah ini upaya penyuapan atau pemerasan sebelum membuat kesimpulan.

"Kita tunggu proses keseluruhan, nanti kita lihat BAP (berita acara pemeriksaan)," ujarnya.

Jikapun benar ada upaya penyuapan, menurutnya, Hartati tidak tahu-menahu. Bahkan, saat Gondo dan petinggi PT HIP lainnya, Yani Anshori, tertangkap, Hartati langsung melakukan audit keuangan internal.

"Enggak ada uang sebanyak angka M itu," ucap Patra.

KPK sebelumnya menangkap Gondo dan Yani secara terpisah sesaat setelah keduanya diduga memberi uang suap ke Amran. Nilai suapnya diduga mencapai Rp 3 miliar. Seusai diperiksa, Jumat (27/7/2012) sekitar 12 jam, Hartati mengakui dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran.

Dari Rp 3 miliar yang diminta, Amran hanya diberi Rp 1 miliar. Namun menurut Hartati, bukan dia yang memberikan uang tersebut ke Amran. Hartati juga mengatakan, pemberian uang itu dilakukan terkait kondisi PT HIP dan PT CCM di Buol yang keamanannya terancam.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu jika uang tersebut digunakan Amran untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com