Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amran Bantah Memeras Hartati

Kompas.com - 30/07/2012, 18:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Buol, Amran Batalipu, melalui kuasa hukumnya, Amat Entedaim, membantah dikatakan memeras Hartati Murdaya Poo. Amat menanggapi pernyataan pihak Hartati yang mengaku diperas Amran sehingga menggelontorkan uang Rp 1 miliar untuk Amran.

"Tudingan itu tidak benar," kata Amat saat dihubungi wartawan, Senin (30/7/2012).

Menurut dia, tidak masuk akal jika Amran memeras Hartati. Hal tersebut dikarenakan petinggi PT Hardaya Inti Plantation, yakni Yani Anshori, berupaya menemui Amran sebelum tertangkap tangan. "Ini kan aneh. Logikanya, masak yang diperas nyari orang yang mau meras," katanya.

KPK sudah menetapkan Yani sebagai tersangka bersama petinggi PT HIP lainnya, Gondo Sudjono. Demikian juga dengan Amran. Amat melanjutkan, Yani dua kali berusaha menemui kliennya sebelum tertangkap tangan. Namun, katanya, ajakan Yani itu dua kali ditolak Amran.

"Yang pertama karena Pak Amran tak mau ditemui. Yang kedua memang karena Pak Amran sedang sakit jadi tak bisa menemui siapa pun," katanya. 

Dia menambahkan, menjadi hal yang wajar jika pihak Hartati membela diri dengan menyatakan diperas Amran. Namun, tegasnya, Hartati tidak bisa menuduh kliennya begitu saja tanpa alat bukti. "Ya gak bisa menuduh tanpa bukti, dong," katanya.

Sebelumnya, Hartati mengaku dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran. Dari Rp 3 miliar yang diminta, hanya Rp 1 miliar yang diberikan. Menurut Hartati, pemberian uang tersebut bukanlah suap, melainkan terkait upaya mengamankan aset PT HIP dan PT CCM di Buol yang tengah terancam.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Amran, Yani, dan Gondo sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan bahwa pemberian suap dilakukan karena ada perintah Hartati ke Yani. Hari ini, KPK kembali memeriksa Hartati sebagai saksi untuk Gondo. Hartati dikenal sebagai pemilik PT HIP dan PT CCM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com