Kompas.com - 08/08/2012, 11:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menahan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya Poo, setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Hartati menjadi tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol Amran Batalipu.

"Apabila diperlukan oleh penyidik atau kasusnya sudah dinilai mendekati rampung, yang bersangkutan akan ditahan seperti tersangka lainnya yang disidik KPK," kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Belum diketahui kapan KPK akan memanggil Hartati untuk diperiksa. Hartati ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 6 Agustus 2012. Selaku Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), Hartati diduga menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar.

Menurut Abraham, pemberian suap itu terkait kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT HIP dan PT CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Dikatakannya, pemberian suap dilakukan alam dua tahap. Pertama, pada 18 Juni 2012 sebesar Rp 1 miliar. Kedua, 26 Juni 2012 senilai Rp 2 miliar.

"Pasal yang disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP," kata Abraham.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua anak buah Hartati, yakni Gondo Sudjono dan Yani Anshori, sebagai tersangka. Keduanya tertangkap tangan sesaat setelah diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu. KPK pun menetapkan Amran sebagai tersangka.

Dugaan keterlibatan Hartati dalam penyuapan ini terungkap melalui rekaman pembicaraan antara Hartati dan Amran. Dalam rekaman tersebut, Hartati meminta Amran mengurus HGU lahan perkebunan kelapa sawitnya di Buol.

Informasi dari KPK juga menyebutkan, pemberian suap Rp 3 miliar ke Amran itu dilakukan karena ada perintah Hartati ke Yani Anshori. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah meminta Imigrasi mencegah Hartati bepergian ke luar negeri. Pengusaha itu juga sudah dua kali diperiksa KPK.

Seusai diperiksa, Hartati mengakui dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran. Dari Rp 3 miliar yang diminta, katanya, hanya Rp 1 miliar yang dikabulkan. Namun, menurut Hartati, pemberian uang tersebut bukanlah suap, melainkan terkait dengan pengamanan aset dua perusahaannya di Buol. Pengacara Hartati, Patra M Zein, sebelumnya mengatakan kalau kliennya diperas Amran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

    Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

    Nasional
    Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

    Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

    Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

    Nasional
    Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

    Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

    Nasional
    Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

    Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

    Nasional
    Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

    Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

    Nasional
    Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

    Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

    Nasional
    PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

    PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

    Nasional
    Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

    Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

    Nasional
    Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

    Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

    Nasional
    Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

    Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

    Nasional
    Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

    Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

    Nasional
    Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

    Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

    Nasional
    Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

    Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

    Nasional
    Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

    Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.