KPK Tak Perlu Izin Polri untuk Periksa Barang Sitaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi kembali menegaskan bahwa KPK dapat menggunakan barang bukti hasil sitaan dari penggeledahan di gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. KPK tidak perlu izin Polri terlebih dahulu untuk menggunakan barang bukti tersebut.

Barang bukti yang dimaksud Johan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korlantas Polri 2011. "KPK tidak perlu izin Polri untuk memeriksa barang sitaan atau barang bukti hasil sitaan," kata Johan di Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Johan mengatakan, pekan ini KPK mulai membuka barang bukti hasil pemeriksaan yang disimpan dalam kontainer di belakang gedung KPK, Kuningan, Jakarta, itu. Hingga hari ini, barang bukti tersebut belum ditelaah. "Tapi, saya dapat informasi tidak lama lagi (barang bukti akan digunakan)," ujarnya.

Menurutnya, hingga pekan lalu penyidik KPK masih fokus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi simulator ujian SIM tersebut. Sedikitnya sepuluh orang saksi sudah diperiksa KPK. Pada Senin (13/8/2012) kemarin, KPK memeriksa karyawan PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Intan Pardede, sebagai saksi. Intan adalah sekretaris Direktur PT CMMA Budi Susanto yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus simulator ujian SIM ini.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri itu. Selain Budi, KPK menetapkan status tersangka terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek, serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang. Keempatnya dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain.

Selain KPK, Polri juga menetapkan Didik, Budi, dan Sukotjo sebagai tersangka kasus yang sama. Terkait tiga tersangka KPK yang juga menjadi tersangka Polri ini, Johan mengatakan, masalah itu sedang dicari titik temunya. Namun, sejauh ini, Johan mengaku belum tahu kapan pimpinan KPK akan kembali berunding dengan Kepala Polri terkait masalah tersebut.