Operasi Yustisi Bukan Solusi

Jakarta, Kompas - Guna mengurangi pendatang pasca-Lebaran 2012 membeludak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menggelar operasi yustisi kependudukan. Padahal, operasi ini dinilai bukan solusi tepat.

Menurut Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, Selasa (21/8), operasi yustisi kependudukan (OYK) akan dilaksanakan tiga kali pasca-Lebaran. Sasarannya terutama pendatang yang tidak berketerampilan. Jakarta Barat merupakan salah satu pintu masuk ke Jakarta karena berbatasan dengan Tangerang, Banten.

Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi melakukan hal serupa. Dia mengimbau orang tanpa keahlian dan tanpa ada jaminan bekerja di Jakarta agar tidak memaksakan diri. Sebelumnya, seruan serupa disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Berdasarkan data yang diolah Kompas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2012, jumlah pendatang baru ke Jakarta memang menurun, tahun 2007 sebanyak 109.617 jiwa, 2008 (88.743 jiwa), 2009 (69.554 jiwa), 2010 (59.215 jiwa), dan 2011 (51.875 jiwa). Namun, kalau memperhatikan angka arus mudik dan arus balik, justru terlihat peningkatan tajam. Arus mudik dan arus balik tahun 2007 masing-masing 2.164.163 jiwa dan 2.723.780 jiwa, 2008 (2.828.508 jiwa dan 2.916.881 jiwa), 2009 (3.064.704 jiwa dan 3.134.258 jiwa), 2010 (3.291.492 jiwa dan 3.350.707 jiwa), serta 2011 (5.116.368 jiwa dan 5.168.243 jiwa).

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, berpandangan, OYK memang bukan solusi. Dia yakin, Pemprov DKI Jakarta tidak akan bisa membendung arus urbanisasi. OYK hanya menghabiskan dana tanpa hasil berarti. ”Tidak mungkin bisa membendung urbanisasi selama kota-kota kecil yang berpotensi tidak dikembangkan. Orang selalu datang mencari penghidupan di pusat perekonomian,” kata Imam.

Jakarta juga tidak bisa dipisahkan dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi karena sudah menjadi satu kesatuan dan menjadi target utama urbanisasi. ”Kota-kota kecil, seperti Purwakarta, Cilegon, Cianjur, Cibinong, sampai Cikampek, amat bisa dikembangkan. Tentu saja butuh peran aktif pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta bisa membantu bekerja sama,” kata Imam.

Hal senada beberapa kali diungkapkan ahli perkotaan dari Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang. Menurut dia, penataan kota Jakarta dan sekitarnya sudah salah dari awal. Kota-kota baru, seperti Serpong, Tangerang, Depok, dan Bekasi, hanya menyediakan kawasan perumahan, bukan sentra perekonomian baru. Kawasan perumahan berkelas hingga hunian murah yang menjamur juga tidak diimbangi pembangunan jaringan transportasi, air bersih, dan pengolahan sampah sehingga akhirnya memicu masalah-masalah baru.

Di sisi lain, pemerintah daerah di sekitar Jakarta masih menerapkan upaya sama seperti Jakarta, mengandalkan OYK. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menggelar OYK pada 26 Agustus-14 September mendatang. ”Kami mengimbau warga yang mudik agar saat balik tidak mengajak dan membawa sanak keluarga dan teman sekampung untuk mengadu nasib di sini,” kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Sebanyak 13.000 orang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah lain diperkirakan akan masuk mengadu nasib di Tangerang Selatan, Banten. (FRO/NEL/PIN/PUT)