Pendatang DKI Berkurang

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo optimistis urbanisasi pasca-Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Beberapa ahli menilai, pengendalian urbanisasi juga perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif dan diimbangi pengendalian dari daerah penyumbang.

Berdasarkan proyeksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, jumlah pendatang baru selama musim mudik Lebaran tahun 2012 ini, terhitung selama H-7 hingga H+7 Lebaran, diperkirakan turun sampai 6.000 jiwa.

Tahun 2011, jumlah pendatang baru selama mudik Lebaran mencapai sekitar 51.875 jiwa dan pada tahun 2012 ini diproyeksi akan turun menjadi sekitar 45.000 jiwa.

”Saya melihat pemahaman warga soal kependudukan dan catatan sipil mulai merata. Sebab dari beberapa pemudik yang saya temui tahun lalu, mereka sudah paham soal aturan kependudukan dan catatan sipil di Jakarta. Ini berarti sosialisasi kependudukan di Jakarta berjalan efektif,” tutur Fauzi, Rabu (22/8).

Pihaknya juga optimistis bahwa pembangunan di daerah asal sudah mulai dirasakan.

”Kalau di daerah asalnya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga bisa mendapatkan share dari progres pembangunan di daerahnya, mereka tentu akan memilih tinggal di daerahnya,” ujarnya.

Pengendalian urbanisasi penduduk di Jakarta agar berjalan efektif, menurut sosiolog Imam Prasodjo dan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Edy Halomoan Gurning, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan daerah penyumbang urbanisasi terbesar.

Baik Imam dan Edy sepakat bahwa Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, wajib memiliki data komposisi daerah asal warganya, baik yang resmi maupun tidak. Dari data itu terlihat daerah-daerah mana yang sebenarnya bisa diajak kerja sama guna mengurangi arus urbanisasi ke Ibu Kota.

”Jika datanya menunjukkan kawasan Slawi, Tegal, Brebes, misalnya, Pemprov DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat memajukan potensi daerahnya. Tentu saja DKI tidak bisa sendiri, tetapi harus dibantu pemerintah pusat,” kata Edy.

Sementara itu Imam menambahkan, kawasan Jabodetabek yang kini telah berkembang menjadi satu kesatuan tetap membutuhkan kawasan penyangga. Jika dibiarkan tak terkendali, kawasan seperti Cianjur hanya sekadar menjadi lokasi hunian selain tempat wisata yang kurang berpotensi sebagai kawasan tujuan urbanisasi baru.