Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bidik Tersangka Baru Berdasarkan Data PPATK

Kompas.com - 28/08/2012, 20:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik tersangka baru berdasarkan transaksi mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya masih mendalami laporan hasil analisis (LHA) PPATK tersebut.

"Kemungkinan tersangka baru amat bergantung pada hasil pendalaman dari temuan PPATK. Nanti klalau sudah ekspose baru bisa diketahui," kata Busyro di Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Saat ditanya apakah LHA PPATK tersebut berkaitan dengan mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir, Busyro mengatakan belum dapat berkomentar. Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menyatakan bahwa pada intinya LHA tersebut masih didalami.

Mengenai pihak yang terkait ataupun nilai transaksi mencurigakannya, kata dia, belum dapat diungkapkan. Adapun LHA tersebut diberikan PPATK atas permintaan KPK.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, ada 18 LHA yang dikirimkan PPATK. Sebagian LHA itu terkait dengan kasus dugaan suap penganggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional yang melibatkan anggota DPR sekaligus mantan anggota Banggar DPR Angelina Sondakh. Johan mengatakan, KPK sedang mengembangkan kasus dugaan penerimaan suap dengan tersangka Angelina itu.

Transaksi mencurigakan

Kompas pekan lalu mendapatkan informasi seputar LHA transaksi mencurigakan milik anggota Banggar DPR berinisial MA. LHA tersebut telah diserahkan oleh PPATK ke KPK.

Data tersebut memuat sejumlah informasi terkait aliran dana dari MA kepada beberapa orang, termasuk yang diberikan kepada TT. Aliran dana dari MA kepada TT tercatat pernah dilakukan pada pertengahan 2011 sebesar Rp 120 juta.

Data LHA yang diserahkan ke KPK juga mencantumkan adanya transaksi pembelian dua mobil mewah oleh MA, yakni Range Rover seharga Rp 2,1 miliar dan Mercy 200 seharga Rp 575 juta. Kedua mobil itu diatasnamakan seseorang berinisial O, orang dekat TT dan MA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com