Pertanda dari Pilkada DKI

Oleh AA GN Ari Dwipayana, Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

Pertanyaan pertama yang pasti muncul ketika melihat hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta adalah mengapa Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama bisa mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang didukung mayoritas partai politik?

Mengapa pilihan yang telah dibuat elite partai tak selalu diikuti oleh pendukungnya di akar rumput? Pertanyaan ini diikuti serangkaian pertanyaan yang lain, seperti, mengapa muncul euforia untuk memilih, terutama di kalangan kelas menengah dan anak-anak muda? Apa yang mereka sedang inginkan? Apakah ini sebuah harapan di tengah menguatnya sentimen antipartai? Dan, apakah antusiasme warga datang ke tempat pemungutan suara (TPS) jadi paradoks di tengah meningkatnya angka voter turn-out dari pemilu ke pemilu?

Evaluasi negatif pada partai

Pilkada DKI sekali lagi pelajaran berharga bagi parpol bahwa pilihan yang dibuat elite partai tak serta-merta kongruen dengan pilihan pendukung di akar rumput. Kalau hanya mengandalkan hitungan matematika politik, Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pasti di atas angin karena didukung semua parpol, termasuk partai peraih suara terbesar di DKI dalam Pemilu 2009.

Namun, kenyataannya berbeda. Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) yang hanya didukung PDI-P dan Gerindra bisa memenangkan pertarungan putaran kedua. Fenomena ini memperlihatkan dalam Pilkada DKI bahwa dukungan partai bukan satu-satunya faktor penentu perilaku memilih.

Berpijak dari hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei terlihat jelas Foke-Nara hanya berhasil meningkatkan dukungan suara 11-12 persen. Jokowi-Basuki mengimbangi dengan tambahan dukungan 11-12 persen juga. Artinya, peralihan dukungan parpol di putaran pertama ke pasangan Foke-Nara tak berkontribusi signifikan pada kenaikan suara Foke-Nara. Sebaliknya, Jokowi-Basuki, tanpa tambahan dukungan parpol, justru dapat tambahan suara dengan persentase sama besar dengan Foke-Nara.

Itu artinya, Pilkada DKI telah memberi pertanda bahwa terjadi problem serius pada pengakaran parpol. Relasi antara pemilih dan partai terlihat kian berjarak. Ikatan emosional dengan partai juga kian melemah sehingga keputusan partai tak selalu diikuti pemilihnya. Namun, fenomena kian berjaraknya partai dengan pendukungnya bukan fenomena baru. Sebab, tren sentimen merosotnya loyalitas pemilih pada partainya sudah mulai terjadi sejak Pemilu 2004.

Berbagai hasil survei menunjukkan, terjadi penurunan tajam tingkat identifikasi kepartaian (party ID), dari 86 persen pada Pemilu 1999 menjadi 54 persen pada Pemilu 2004 dan terus berlanjut menjadi 20 persen pada Pemilu 2009. Tren menurunnya identifikasi kepartaian tentu akan memengaruhi stabilitas dan kontinuitas dukungan pemilih terhadap partai, termasuk dalam momen-momen pilkada. Dengan demikian, dalam perkembangan berikutnya, ini memungkinkan terjadi split ticket voting, yakni perbedaan pilihan antara pada momen Pemilu 2009 dan pilkada kali ini.

Faktor figur dan isu perubahan

Jika faktor partai tak banyak berpengaruh, muncul dua faktor lain yang bisa menentukan perilaku memilih dalam Pilkada DKI. Pertama, faktor kandidat. Ini setidaknya terkonfirmasi dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Tempo, beberapa hari sebelum pemilihan, yang menunjukkan persepsi responden terhadap profil kandidat diperkirakan menjadi faktor paling utama yang memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan.

Dalam survei LSI dan Tempo terlihat jelas responden memilih Jokowi-Basuki karena alasan penilaian atas figur kandidat yang dianggap punya perhatian kepada rakyat dan jujur. Hanya 2,2 persen responden yang menjawab karena alasan kesamaan partai. Demikian pula dengan pasangan Foke-Nara lebih banyak dipilih karena faktor kesamaan agama dan penilaian bahwa kandidat banyak memberikan bantuan sosial kepada warga. Pilihan karena faktor kesamaan parpol hanya 0,6 persen.

Faktor kedua yang menentukan adalah faktor isu. Faktor inilah yang menjelaskan munculnya sentimen partisan di kalangan warga dan selanjutnya memengaruhi tingkat keterlibatan pemilih dalam pilkada. Ekspresi dari partisan itu kian jelas terlihat ketika tingkat partisipasi pemilih dalam putaran kedua meningkat dari 63 persen menjadi sekitar 67,3 persen. Semakin gencar sebuah isu dieksploitasi dan diangkat kandidat ke ruang publik, semakin besar keinginan pemilih untuk terlibat. Apalagi isu yang dimunculkan adalah isu yang menyentuh sentimen pemilih, baik dari soal kesamaan etnis, agama, maupun penilaian atas kondisi Jakarta.

Pertarungan wacana yang menarik adalah menyangkut isu ”perubahan vs keberhasilan”. Wacana ”perubahan” sesungguhnya sudah mulai muncul ke permukaan pada putaran pertama. ”Perubahan vs keberhasilan” merupakan kontestasi wacana yang mampu mengundang keterlibatan banyak kalangan karena berkaitan dengan evaluasi atas kepemimpinan dan kinerja petahana. Dalam putaran pertama, isu ”perubahan” telah jadi agenda setting dari semua kandidat non Foke-Nara. Dalam kurun waktu itu, semua kandidat tanpa kecuali ”menyerang” tajam performa kepemimpinan dan kebijakan petahana.

Sebagian besar kandidat non Foke-Nara juga mengusung berbagai agenda perubahan sebagai antitesa kebijakan yang telah diambil petahana. Jokowi-Basuki juga memakai strategi sama dan bahkan dalam perkembangan berikutnya di putaran kedua, Jokowi ditempatkan sebagai simbolisasi kepemimpinan alternatif untuk perubahan itu.

Penyusunan agenda isu perubahan Jakarta inilah yang berhasil menarik perhatian kalangan kelas menengah kritis dan anak-anak muda sehingga mereka tak mengambil posisi non-voting (golput) dan mau jadi bagian dari upaya aksi voluntarisme untuk memenangkan kandidat alternatif di luar petahana. Hasil survei LSI dan Tempo memperlihatkan segmen pendukung Jokowi-Basuki yang sebagian besar dari kalangan kelas menengah ke atas. Besar kemungkinan tambahan suara Jokowi-Basuki dalam putaran kedua juga berasal dari para pemilih kelompok menengah kritis yang pada putaran pertama mendukung kandidat non Foke-Nara.

Dalam perkembangan berikutnya, isu perubahan coba ditandingi oleh pasangan Foke-Nara dengan menonjolkan wacana keberhasilan kinerja pemerintahan petahana. Bahkan, sampai hari-hari terakhir menjelang pencoblosan, kita masih bisa menyaksikan iklan-iklan layanan masyarakat dari Pemerintah Provinsi DKI di berbagai stasiun TV yang mengisahkan berbagai terobosan petahana dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada warganya. Namun, sepertinya kalangan kelas menengah kritis tidak terlalu terpengaruh dengan wacana tanding itu.

Selain itu, loyalitas dukungan pemilih kelompok menengah kritis pada pasangan Jokowi-Basuki membuat penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tak sepenuhnya efektif untuk mengalihkan dukungan dari Jokowi. Meski penggalangan isu agama dilakukan sangat gencar menjelang putaran kedua, isu itu hanya bisa menyentuh beberapa segmen pemilih tertentu. Karena itu, dalam hasil survei LSI dan Tempo terbaca tegas perbedaan orientasi antara pemilih Foke- Nara dan pemilih Jokowi-Basuki.

Pada pemilih Foke-Nara, faktor isu agama jadi faktor utama sehingga mereka mendukung kandidat itu lebih karena kesamaan agama yang dianut. Sebaliknya, pada pemilih Jokowi-Basuki, faktor isu agama tak dominan. Orientasi pemilih lebih banyak ditentukan oleh profil Jokowi yang dinilai merakyat dan isu-isu perubahan.

Dalam konteks menguatnya wacana perubahan itu, akhirnya Jokowi-Basuki berhasil merebut suara sebagian besar dari suara mengambang yang belum menentukan pilihan menjelang hari pemungutan suara. Dari survei LSI dan Tempo, jumlah undecided voters ini tak terlampau besar,

9,7 persen. Namun, pada hari pemungutan suara, undecided voters memutuskan datang memberikan suara ke TPS. Dari kecenderungan perolehan suara, besar kemungkinan para pemilih mengambang ini akhirnya memberikan suaranya ke Jokowi-Basuki. Ini pertanda mereka menginginkan figur alternatif yang diharapkan membawa perubahan. Harapan yang besar itu sekaligus pertanda beban berat sedang diletakkan di pundak Jokowi-Basuki.