Lokalisasi Ditiadakan, PSK Pun Tak Gentayangan

KOMPAS.com — Meniadakan lokalisasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak semudah membalik tangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan beberapa upaya untuk menutup enam lokalisasi yang ada di Surabaya, paling lambat tahun 2014.

Menjelang akhir Ramadhan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengundang para mucikari dan germo dari enam lokalisasi di rumah dinas wali kota di Jalan Sedap Malam.

Setelah melalui perdebatan yang sengit, para mucikari ada yang bersedia alih profesi dengan berbagai syarat. Namun, umumnya masih enggan beralih profesi karena butuh proses panjang dan ketekunan.

Pemerintah Kota Surabaya pun siap memberikan pelatihan keterampilan secara singkat sesuai bakat mereka serta dibekali modal untuk membuka usaha baru.

Risma tidak hanya mendekati PSK dan mucikari di lokalisasi, tetapi hampir setiap hari dia mendatangi minimal tiga sekolah menengah atas (SMA). Tujuannnya untuk memberikan penjelasan tentang betapa bahaya seks bebas dan semakin banyaknya pelajar terjerumus menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Pelajar pun diberi informasi agar tidak terjerumus ke dunia hitam dan perdagangan manusia (trafficking). " Saya ingin memutus mata rantai munculnya PSK dari ruang kelas karena banyak pelajar ditengarai sudah terjerumus ke bisnis seks komersial," kata Tri Rismaharini.

Apalagi dalam beberapa kali razia di tempat hiburan malam, sejumlah remaja putri terjaring.

Artinya, kata ibu dari dua anak itu, jika tidak ada PSK yang masuk ke lokalisasi, secara perlahan akan tutup dengan sendirinya. Lagipula jika penutupan lokalisasi tidak diimbangi dengan solusi bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari ingar-bingar kawasan itu justru bisa menimbulkan persoalan baru.

"Lokalisasinya memang sudah tutup, tapi PSK bermunculan di segala tempat yang justru sulit dipantau keberadaannya," katanya.

Tahun 2011, jumlah PSK di Jatim 7.127 orang yang tersebar di 47 lokalisasi di 38 kabupaten dan kota di provinsi ini. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 PSK di antaranya berada di enam lokalisasi di Kota Surabaya.

Memang secara bertahap terus ada pengurangan meski belum signifikan melalui program yang dilakukan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya dengan mengembalikan PSK ke daerah asal. Mereka dibekali keterampilan untuk membuka usaha di daerah asalnya serta diberi modal minimal Rp 2,5 juta per orang.

Gubernur Jatim Soekarwo dalam beberapa pertemuan mengungkapkan, jika penutupan lokalisasi perlu diimbangi dengan relokasi sehingga praktik serupa tidak lagi berkembang di daerah itu. PSK jangan menjadi obyek program pengentasan, tetapi harus menjadi bagian untuk solusi sehingga mereka tidak kembali ke profesi itu lagi.

Upaya untuk mengurangi penambahan jumlah PSK di beberapa lokalisasi terus bergulir. Pemkot Surabaya berharap ke depan tidak ada lagi PSK baru sehingga mucikari dari lokalisasi Jarak, Dolly, Moroseneng, Bangunsari, dan Tambak Asri diminta tidak mencari "pemain" baru.

Risma tidak sekadar mengimbau mucikari dan PSK untuk alih profesi. Mereka dibekali keterampilan sesuai kemampuan masing-masing. Sebelum membuka usaha baru, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) menggelar pelatihan bagi kaum perempuan untuk memasak, menjahit, membuat kerajinan, termasuk pemasarannya.