Menko Polhukam : Soal Peristiwa 1965, Jangan Sekedar Tuntut Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta agar semua pihak melihat sejarah peristiwa 1965 dengan pandangan yang sangat luas bahwa ada pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kita mesti melihat dengan kacamata tahun 1965 . Ada apa? Pemberontakan PKI. Jangan sekedar (tuntut pemerintah) minta maaf saja tanpa melihat kejadian yang sebenarnya di balik peristiwa 1965 itu," kata Djoko di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 1/10/2012 ).

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dituntut oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) untuk meminta maaf kepada korban 65 dan keluarganya atas dasar kejahatan HAM yang terjadi di masa lalu. Permintaan maaf tersebut harus segera dilakukan mengingat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan pernyataan bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi tahun 1965 hingga sesudahnya termasuk pelanggaran HAM berat.

Djoko mengatakan, banyak aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyampaikan permintaan maaf. Pemerintah masih meneliti perihal adanya korban dalam peristiwa itu.

Adapun terkait kesimpulan Komnas HAM terkait peristiwa 1965 , Djoko enggan mengomentari. Ketika ditanya perihal film The Act of Killing yang berisi pengakuan seorang algojo PKI, Anwar Congo , Djoko menjawab, "Saya belum lihat filmnya. Kalau saya belum lihat, bagaimana saya bisa berkomentar?"

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, sikap pemerintah yang menolak menyelesaikan kasus 1965 baik secara hukum maupun politik menyebabkan bangsa Indonesia terus tersandera masa lalu. Akibatnya, kata dia, negara ini sulit untuk maju.

Meski demikian, Eva menilai tetap ada potensi untuk digelarnya rekonsiliasi nasional. "Tapi kebenaran tetap harus dibuka agar kedewasaan bisa kita capai dan kita tidak menghendaki hal yang sama terulang kembali," kata Eva.