Warga Rusun Marunda Resah

Jakarta, Kompas - Dua jam seusai dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, para penghuni Rumah Susun Sewa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan surat peringatan dari pengelola. Mereka diminta segera melunasi tunggakan sewa selama lima tahun terakhir sebesar Rp 2,3 miliar.

Sejumlah penghuni mengaku resah karena mereka tidak punya penghasilan yang memadai. Didik Suwandi (33), Wakil Ketua RW 10 Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jumat (19/10), mengatakan, para penghuni terkejut saat mendapatkan surat peringatan dari pengelola.

Padahal, dua jam sebelumnya (Kamis 18/10), Gubernur Jokowi baru meninggalkan Rusunawa Marunda. Warga penghuni berharap ada diskusi bersama penghuni untuk menyelesaikan masalah itu.

”Baru dijanjikan untuk ditata dan dibenahi pengelolaannya, warga langsung dapat teguran untuk melunasi tunggakan. Uang sebesar itu tak mudah bagi kami yang pengangguran, bekerja serabutan, atau buruh dengan upah pas-pasan,” kata Didik.

Peringatan bertahap

Pengelola Rumah Susun Wilayah I (Jakarta Utara) menggelar Operasi Senyum untuk Rusunawa Marunda. Operasi ini merupakan awal penertiban hunian dengan mengingatkan kewajiban penyewa membayar retribusi sewa sesuai surat perjanjian sewa. Tunggakan Rp 2,3 miliar berasal dari 410 unit dari total 700 unit yang telah dihuni di Rusunawa Marunda.

Operasi dimulai dengan memberikan teguran lisan. Menurut rencana, pengelola akan memberikan teguran kedua setelah tujuh hari, kemudian berlanjut ke tahap berikut, masing-masing jeda tujuh hari, untuk peringatan pertama, peringatan kedua, dan penyegelan. Setelah itu, pengelola akan mengosongkan secara paksa terhadap unit tersebut.

Restimah (53), penghuni Blok B1, mengaku berat membayar sewa Rp 320.000 per bulan serta biaya listrik dan air rata-rata Rp 120.000 per bulan. Setiap hari, dia dan suaminya, Aman (53), mengandalkan pendapatan dari berjualan sayur dan kerja serabutan yang datang tak tentu.

”Jika dagangan terjual semua, hasil kotornya Rp 50.000 per hari, tetap saja tidak cukup disisihkan untuk bayar sewa rumah, listrik, dan air. Kadang harus menunggu kiriman dari anak yang merantau ke Lampung,” ujarnya.

Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara Kusnindar mengatakan, pengelola dan penghuni sama- sama menyumbang terkait tunggakan Rp 2,3 miliar itu. Keterlambatan bayar dan penunggak selama ini dibiarkan karena alasan kemanusiaan, sementara sebagian penghuni tak mampu atau tak mau membayar uang sewa.