Wagub DKI Usulkan Pengelolaan MRT dan Monorel Disatukan

Sementara ini penggabungan pengelolaan MRT dan monorel bisa dilakukan terlebih dahulu. Kedua moda ini memiliki kesamaan dalam basis transportasi yang menggunakan rel. Selanjutnya bisa dikembangkan ke moda transportasi lain.

Sebagian pihak menyambut positif rencana pembangunan proyek monorel yang sempat terhenti. Pendanaan proyek ini dinilai merupakan terobosan yang kreatif. Seiring dengan keterbatasan dana pemerintah, BUMN dan BUMD DKI menjalin kerja sama.

Kedua pihak sepakat menghimpun dana 20-30 persen dari total investasi Rp 12 triliun. Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana. ”Kami (BUMN) betul-betul ingin berkontribusi ke masyarakat dengan terobosan layanan yang memadai,” ujar Kiswodarmawan.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, pola pendanaan yang melibatkan BUMN dan BUMD memungkinkan dilakukan. Saat proyek dilaksanakan nanti, tarif monorel tidak akan mendapat subsidi dari pemerintah. ”Mengenai detailnya, kami perlu membicarakannya lagi,” katanya.

Kelanjutan pembangunan proyek monorel dipastikan pada Jumat lalu. Ketika itu, sejumlah unsur pimpinan BUMN bertemu dengan Wagub DKI Jakarta untuk membicarakan rencana ini. Kedua pihak sepakat melanjutkan proyek monorel yang terhenti sejak tahun 2007. Proyek ini tidak berlanjut karena persoalan pendanaan.

Monorel diprediksi beroperasi tiga tahun mendatang.

Melengkapi sarana monorel, perlu depo tempat penyimpanan kereta di Cawang, Bekasi, dan Kanal Banjir Barat.

Satu depo kereta memerlukan area seluas 3 hektar, karena itu salah satu pilihannya adalah memanfaatkan lahan di sekitar KBB. Depo ini dibangun 2 meter di atas kanal, persisnya di atas bantaran dan tanggul sepanjang sekitar 300 meter. Hal ini dilakukan karena pengadaan lahan saat ini sudah mahal.

Pembangunan kembali proyek monorel merupakan bagian dari program penataan transportasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelumnya, eksekutif berencana melakukan peremajaan total bus ukuran sedang di seluruh DKI Jakarta. Peremajaan dilakukan dengan pola hibah ke badan usaha yang sehat. Saat ini eksekutif tengah menyusun usulan anggaran untuk proyek pada 2013. (NDY)