Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerukunan Hidup Beragama Urusan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 24/10/2012, 14:34 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Urusan kerukunan hidup antarumat beragama merupakan urusan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan dalam masalah GKI Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

"Agama adalah urusan pemerintah pusat," kata Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, Rabu (24/10/2012), di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta.

Febi, Bona Sigalingging dari GKI Yasmin, Zulkarnain dari Pondok Pesantren Al-Ghazali (Bogor), Ketua Program Monitoring Kebebasan Hidup Beragama Wahid Institute M Subhi, dan Turmidi, warga Kota Paris, Bogor, mengadakan pertemuan dengan anggota Wantimpres Albert Hasibuan. Mereka mendiskusikan masalah kerukunan hidup beragama.

Selain masalah GKI Taman Yasmin, mereka juga membicarakan persoalan Ahmadiyah dan Syiah.

Menurut Febi, masalah GKI Taman Yasmin tidak melulu terkait dengan ketertiban lokal di Bogor. Isu GKI Taman Yasmin melibatkan secara emosional warga Indonesia yang juga tinggal di luar Bogor.

Atas dasar itu, menurut Febi, masalah GKI Taman Yasmin, dan kerukunan hidup beragama, harus dilihat sebagai masalah ketertiban nasional yang memerlukan intervensi pemerintah pusat.

Subhi pun mendesak agar Presiden memberikan pernyataan terkait GKI Taman Yasmin dan masalah kerukunan hidup beragama secara umum. "Hak beribadah telah ditegaskan dalam konstitusi dan putusan MA terkait GKI Taman Yasmin. Kalau itu digunakan oleh Presiden dalam memberikan pernyataan mengenai kerukunan hidup beragama, kami akan berada di belakang Presiden," ujar Subhi.

Zulkarnain menegaskan, pemimpin pondok pesantrennya berpesan bahwa mereka wajib menjaga kerukunan hidup beragama dan mematuhi konstitusi. Hasibuan setuju dengan gagasan yang disampaikan mereka yang datang menemuinya bahwa relokasi GKI Taman Yasmin ke Kota Paris dari Taman Yasmin tidak menyelesaikan masalah.

Hasibuan menyatakan, dirinya sudah menyampaikan saran kepada Presiden. Ia optimistis persoalan kerukunan hidup beragama, termasuk masalah GKI Taman Yasmin, akan terselesaikan dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com