Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sampai saat ini masih mengevaluasi dan menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
”Siang dan malam saya garap KUA dan PPAS agar APBD 2013 lebih fokus dan efisien,” kata Jokowi, Senin (29/10), di Balaikota, Jakarta.
Sehari sebelumnya, sejumlah kalangan meminta Jokowi melakukan efisiensi dan relokasi anggaran agar program-programnya tidak tersandera. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyak mata anggaran yang terlalu mahal, boros, tidak perlu, dan perlu evaluasi ulang.
Jokowi mengakui, APBD DKI Jakarta 2013 memang harus lebih fokus dan efisien. ”Semua akan dicek. Yang tidak efisien dibuat efisien. Yang boros dibuat jadi tidak boros. Nanti akan kita potong supaya tidak banyak mata anggarannya,” ujarnya.
Jokowi pernah mengatakan, APBD DKI Jakarta 2013 akan difokuskan pada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali.
RAPBD DKI Jakarta 2013 yang telah disusun pemerintahan sebelumnya mencapai Rp 44 triliun. Di dalamnya ada 57.000 mata anggaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ICW menilai, jumlah mata anggaran yang banyak rawan penyelewengan dan tumpang tindih kegiatan.
Sejumlah mata anggaran, menurut ICW dan Perkumpulan Prakarsa, perlu dievaluasi, misalnya pengadaan kendaraan dinas, pembelian beberapa seragam lapangan, dan pembangunan gedung untuk kepentingan birokrasi, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Mata anggaran yang harus dirampingkan adalah belanja telepon, air, listrik, dan internet (TALI), yang nilainya ratusan miliar rupiah.