Di SMA Unggulan DKI, Per Siswa Dimintai Rp 30 Juta

Kompas.com - 14/11/2012, 15:58 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus pungutan dana operasional yang dilakukan oleh pihak SMA Unggulan Mohammad Husni Thamrin, sekolah milik Pemprov DKI Jakarta, mencuat ke permukaan. Komite Sekolah menuding pihak sekolah tak menggunakan asas transparansi dalam pengelolaan anggaran.

"Di sini kami lihat masih ada seperti yang Pak Wagub bilang. Dana yang seharusnya ditanggung APBD banyak juga yang dilimpahkan dan ditanggung oleh kami," tutur Dedi Windiarso, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin, seusai berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (14/11/2012).

Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal, pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.

Secara khusus, pihak Komite pun meminta solusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur demi menyelesaikan masalah tersebut. Pungutan itu sendiri telah dialami murid sejak empat tahun.

"Kalaupun mungkin saat ini tidak bisa, dilakukan pengurangan. Jangan seperti tahun lalu, bisa Rp 30 juta per anak. Mudah-mudahan dengan SK bisa hilang atau turun signifikan," lanjut Dedi.

Terkait hal ini, Basuki memberi waktu pada sekolah untuk merevisi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) 2012. Pria yang akrab disapa Ahok itu berharap agar kesalahan masa lalu tak terulang di masa sekarang.

"Kami ada waktu dua minggu untuk merancang ulang pergub-pergub. Seluruh Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) sekolah direvisi berdasarkan asas kepatutan. Kami minta jangan ingat-ingat masa lalu," ujar Ahok.

Permasalahan yang terjadi di sekolah unggulan satu-satunya milik Pemerintah Provinsi DKI tersebut adalah pungutan sebesar Rp 30 juta kepada orangtua peserta didik. Pungutan itu dianggap membebani murid yang pada dasarnya telah dibiayai APBD sebesar Rp 3,7 miliar.

Berita terkait dapat diikuti di topik:

100 HARI JOKOWI-BASUKI

 

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

    2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

    Megapolitan
    Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

    Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

    Megapolitan
    Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

    Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

    Megapolitan
    [POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

    [POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

    Megapolitan
    Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

    Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

    Megapolitan
    Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

    Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

    Megapolitan
    Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

    Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

    Megapolitan
    DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

    DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

    Megapolitan
    KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

    KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

    Megapolitan
    Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

    Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

    Megapolitan
    Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

    Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

    Megapolitan
    Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

    Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

    Megapolitan
    Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

    Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

    Megapolitan
    Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

    Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

    Megapolitan
    Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

    Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X