Warga DKI Masih Belum Paham Betul soal Kartu Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak diluncurkan pada Sabtu (10/11/2012), Kartu Jakarta Sehat atau KJS menjadi salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Warga Ibu Kota, khususnya kelas ekonomi bawah, menggadang-gadang program ini sebagai salah satu jalan keluar untuk menikmati layanan kesehatan secara murah.

Pembuktian akan mudahnya menikmati layanan kesehatan murah ini tentu saja perlu waktu. Lagi pula, masih ada sejumlah kendala dalam implementasi KJS. Warga yang hendak memiliki KJS maupun rumah sakit yang melayaninya belum mendapatkan penggambaran jelas mengenai kartu ini.

Dalam realisasinya, masih banyak warga yang belum mengerti bagaimana cara mendapatkan kartu tersebut. Masih banyak warga yang langsung berobat ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan layanan gratis melalui KJS.

Itu pula yang dialami oleh Muniroh (45). Warga Cililitan, Jakarta Timur, ini langsung datang ke RSUD Pasar Rebo untuk meminta pelayanan KJS. Ia sengaja datang ke rumah sakit tersebut untuk menikmati pelayanan kesehatan dan mendapatkan KJS.

"Saya ke sini mau mencoba pelayanan kesehatan gratis dari Pak Jokowi. Mau buat kartu sehat," kata Muniroh kepada wartawan di RSUD Pasar Rebo, Jumat (16/11/2012).

Muniroh tak sendirian, ia datang bersama suaminya dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan KJS. Sebagai syarat, ia pun menyerahkan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan KTP DKI Jakarta.

Dalam benak Muniroh, kartu itu bisa segera ia dapatkan di rumah sakit tersebut. Namun apa daya, kurangnya informasi yang mereka dapatkan justru membuatnya harus kembali dengan tangan hampa. Muniroh belum tahu bahwa untuk mendapatkan KJS, ia harus mendaftar di puskesmas terdekat. Lewat puskesmas itulah KJS akan diterbitkan dan dibagikan kepada warga. Jika dirasa perlu dan harus dibawa ke rumah sakit, warga akan mendapat surat rujukan ke rumah sakit yang telah berpartisipasi dengan pelayanan KJS.

"Saya juga belum tahu kalau seharusnya ke puskesmas dulu," kata Muniroh.

Sementara itu, Penanggung Jawab Humas RSUD Pasar Rebo Prabowo mengatakan, sejak KJS diluncurkan pekan lalu, setiap hari jumlah pasien di RSUD Pasar Rebo bertambah banyak. Sebagian besar di antaraya ingin membuat Kartu Jakarta Sehat.

"Banyak pasien baru yang langsung datang ke rumah sakit untuk mendaftarkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kebanyakan pasien itu membawa kartu JPK-Gakin sama menunjukkan KTP DKI saja, tanpa membawa surat rujukan dari puskesmas. Seharusnya ada rujukan dari puskesmasnya," kata Prabowo.

Selain pasien yang pernah datang ke rumah sakit tersebut, pasien baru yang baru pertama kali ke tempat tersebut juga semakin banyak dan umumnya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Jumlahnya bisa mencapai 300 orang per hari.

"Padahal, kapasitas tempat tidur ruang rawat inap di rumah sakit kami juga hanya mencapai 1.000 pasien. Nanti kami akan keluarkan data pastinya," kata Prabowo.

Ia mengatakan, membeludaknya jumlah pasien baru dan banyaknya warga yang mendaftar untuk mendapatkan KJS ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya, warga perlu mendapatkan sosialisasi yang sejelas-jelasnya mengenai mekanisme berobat gratis dengan menggunakan KJS.

Menurut Prabowo, masih banyak warga yang tidak tahu bahwa cara mendapat KJS harus dengan mendaftar di puskesmas terdekat. Jika puskesmas tidak bisa mengatasi, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit tertentu.

"Harus ada peran aktif juga dari Suku Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk menerangkan aturan ini kepada warganya," ujarnya.

Prabowo mengatakan, pihaknya tetap akan konsisten melayani warga, terutama yang meminta pelayanan KJS. RSUD Pasar Rebo pun memberikan surat persyaratan pembuatan KJS dan surat salinan sesuai syarat selama belum memiliki KJS.

Perlunya sosialisasi KJS kepada warga ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin. Ia mengatakan, Pemprov DKI harus melaksanakan sosialisasi agar warga bisa mengetahui, mengenal, dan akhirnya menggunakan KJS. Jika perlu, Pemprov DKI membuat iklan di media massa mengenai hal tersebut agar masyarakat yang menginginkan manfaat KJS tidak kecewa.