Kompas.com - 20/11/2012, 16:24 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberlanjutan pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) memerlukan peran masyarakat Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua sekaligus Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Triwisaksana dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transportasi.

Dikatakan oleh pria yang akrab disapa Sani itu, seluruh stakeholders harus dapat terlibat untuk mendapatkan rancangan model alat dan infrastruktur transportasi yang modern untuk menjawab kebutuhan warga Jakarta yang lebih luas.

"RDP ini diharapkan jadi debat terbuka antarpemangku kepentingan sehingga nantinya DPRD melalui Balegda dapat merumuskan kebijakan terbaik bagi masyarakat, yaitu dengan alat angkut massal efektif, murah, dengan biaya sosial serendah mungkin," kata Sani di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa, (20/11/2012).

RDP ini turut diikuti oleh berbagai eksekutif, LSM, ormas, dan media. Namun, dalam RDP itu, masih belum dapat ditemui titik terang terkait keberlanjutan proyek MRT.

Ada pihak yang pro, tetapi tidak sedikit pula yang kontra dengan proyek MRT. Pihak eksekutif yang menghadiri RDP itu adalah Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

Direktur Bagian Transportasi Bappenas Bambang Trihartono mengatakan, proyek MRT ini memang seharusnya dievaluasi, tetapi sebaiknya Pemprov DKI tetap berkomitmen menjalankan proyek ini.

"Karena proyek MRT ini sudah dimasukkan ke dalam rencana jangka menengah, diharapkan MRT sudah bisa dioperasikan tahun 2016. Oleh karena itu, secepat mungkin dapat dievaluasi dan komit mengoperasikan pada 2016 karena kebutuhan mendesak," kata Bambang.

Direktur Lalu Lintas Menteri Perhubungan Hanggoro BW mengatakan, di DKI Jakarta, belum ada pembenahan terbaik untuk angkutan massal. Oleh karena itu, pihaknya memperjuangkan untuk mendapatkan pinjaman dan yang merespons adalah Pemerintah Jepang.

"Dengan itu, didapatkan kontribusi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Pemprov DKI sebesar 58 persen dan 42 persen untuk pemerintah pusat. Implementing agency dari DKI, kita tidak mau disebut MRT itu mahal. Terkait sosialisasi, tentunya nanti DKI dan PT MRT bisa melakukan lebih baik," kata Hanggoro.

Sementara itu, salah satu pihak yang kontra dengan proyek MRT adalah Direktur Institut Transportasi Indonesia (Instran) Darmaningtyas. Ia mempersoalkan terkait pinjaman yang sudah disepakati dalam kerja sama proyek ini antara Indonesia dan Jepang.

Halaman:
Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.