LSI: Capres Alternatif, Mahfud dan Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan punya kans besar menjadi calon presiden alternatif dalam Pilpres 2014.

Kedua tokoh tersebut bersaing dengan ketat dalam survei yang dilakukan LSI pada Januari-Mei 2012. Survei itu melibatkan 233 responden dengan pendidikan terakhir doktor.

"Dari skala 1 sampai 100, 79 responden mendukung Mahfud MD. Dahlan Iskan didukung 76 responden," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi dalam pemaparan hasil survei "Menuju Pilpres 2014 yang Lebih Berkualitas" di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Menurut Ambardi, Sri Mulyani dan Hidayat Nur Wahid turut masuk bursa capres alternatif dalam survei LSI. Kedua tokoh itu memiliki dukungan yang sama kuat. Sebanyak 71 responden mendukung mereka.

Sementara itu, di belakang kedua tokoh itu, muncul nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Mereka bersaing ketat dengan skor berbeda tipis. Agus mendapatkan 68 dan Djoko memperoleh 67 poin.

Di belakang tokoh-tokoh itu, ada Gita Wiryawan, Chairul Tanjung, dan Endriartono Sutarto, Surya Paloh, Kasad Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Sukarwo, Puan Maharani, dan Ani Yudhoyono.

"Mayoritas pemilih nasional memang belum mengenalnya, tetapi kualitas personal mereka memadai," tandanya.

Sementara itu, menanggapi temuan survei tersebut, Mahfud berpendapat, dia belum berani mencalonkan diri menjadi presiden. Saat ini, dia belum menyanggupi menjadi capres dalam Pilpres 2014.

"Orang kalau mau maju capres modalnya adalah partai dan uang. Kalau partai dan uang bisa dinego, tetapi yang tidak bisa dinego adalah idealisme," tandas Mahfud.

Ia menyatakan, hasil survei adalah wujud demokrasi. Sebab, dari survei diketahui banyak tokoh yang dapat dicalonkan menjadi presiden. Menurut Mahfud, inilah bentuk demokrasi yang diinginkan.

"Semua orang harus punya kesempatan terbuka dan luas untuk mencalonkan diri dan dipilih. Itu agar demokrasi tetap berjalan," pungkasnya.